Berdasarkan Hasil Survei Hanya 34,9% Pemilih Pilkada akan ke TPS

Solopos.com, JAKARTA - Lembaga survei Charta Politika Indonesia mengukur kesiapan masyarakat bila pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember. Mayoritas menyatakan tidak setuju, dan tak sampai 50% publik yang siap tetap datang ke TPS menyalurkan suaranya.

Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hasil survei dirilis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dalam diskusi daring bertema Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020). Pada survei ini, publik ditanya apakah setuju atau tidak dengan keputusan pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Kisah Jumeri, Mantan Kepala SMKN 1 Bawen yang Kini Jadi Dirjen di Kemendikbud

Sebanyak 54,2% responden menyatakan tidak setuju pilkada serentak tetap diadakan pada 9 Desember 2020. Sementara itu 31,8% menyatakan setuju, dan 14,1% tidak tahu (TT) atau tidak jawab (TJ).

"Hanya 31,8% yang setuju pilkada tetap digelar 9 Desember. Ini jadi PR besar. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi tantangan terbesar terhadap paritispasi publik pada penyelenggaraan pilkada sepanjang sejarah dilakukannya pemilihan secara langsung," ucap Yunarto.

Charta Politika kemudian juga mengukur tingkat partisipasi pemilih apabila pilkada tetap digelar saat masih dalam pandemi Covid-19. Hasilnya pemilih tetap datang ke TPS 34,9%, pemilih tidak akan datang ke TPS 10,2%, dan tidak tahu/tidak menjawab 55%.

Protokol Kesehatan Pilkada 2020, KPU Atur Jam untuk Pemilih

"Responden yang menyatakan akan tetap datang ke TPS pada pilkada nanti hanya 34,9%," kata Yunarto.

Selain itu, responden pun diminta menilai kemampuan KPU daerah (KPUD) menggelar pilkada 2020 dengan menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Sebanyak 68,7% responden menilai KPUD mampu menggelar pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol yang dimaksud seperti jaga jarak, disiplin menggunakan masker, hingga penyediaan sarana penunjang lain seperti hand sanitizer dan tempat cuci tangan.

Kemudian sebanyak 18,8% responden menyatakan KPUD tidak mampu. Lalu 12,6% tidak tahu atau tidak menjawab.

Operasi Masker bakal Rutin, Karanganyar Tak Beri Sanksi bagi Pelanggar

Ditinjau Ulang

Hasil survei ini menjadi sorotan politikus PKS, Nasir Djamil. Ia berharap keputusan pilkada tetap digelar Desember nanti ditinjau ulang.

"Kemendagri harus berpikir ulang terkait dengan Pilkada 9 Desember 2020. Meskipun sebagian dari mereka mengatakan akan datang ke TPS tapi besar di antara mereka mengatakan tidak setuju," ungkap Nasir yang mengikuti rilis survei Charta Politika.

Anggota Komisi III DPR ini khawatir akan banyak yang golput bila pemilihan digelar saat masa pandemi Covid-19. Nasir juga menyoroti biaya atau cost yang besar.

Update Covid-19 Karanganyar, 12 Pasien Sembuh, Tambah 3 Kasus Baru

"Bisa jadi golput bisa banyak ini kalau dipaksa 9 Desember ini. Karena kalau misalnya kita jaga jarak, itu berarti orang di TPS itu sedikit. Berarti TPS makin banyak, petugasnya makin banyak juga. Itu akan berdampak pada pembiayaan penyelenggaraan ini. Mudah-mudahan negara tetap bisa melindungi," tuturnya.

Sementara itu menurut politikus PDIP, Aria Bima, pilkada dapat membuat roda perekonomian masyarakat bergerak kembali. Ini mengingat akibat pandemi, banyak masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi.

"Kegiatan bikin kaus, bikin stiker, ada acara kampanye. Menurut saya keinginan untuk menolak atau ikut dalam pilkada itu, pikiran saya cuma satu. Dengan adanya pilkada akan ada guliran uang di masyarakat. Akan ada banyak orang beli pisang goreng untuk acara-acara kampanye. Bikin kaus, bikin masker, macem-macemlah," ujar Aria, dalam kesempatan yang sama.

Polisi Ringkus Kawanan Perampok Pengusaha di Kudus yang Gasak Rp2,2 M

"Selain memilih pemimpin yang baik, akan ada guliran di pilkada nanti supaya geliat ekonomi di bawah itu bergerak," tambah Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.