Kairo (Solopos.com)--Bentrokan antara polisi dengan para pendemo di Tahrir Square, Kairo, Mesir terus berlanjut. Sedikitnya 11 orang dinyatakan tewas dalam insiden ini.
Demikian seperti dilaporkan dan dilansir AFP, Senin (21/11/2011). Kejadian ini terjadi saat polisi dan pasukan keamanan setempat berusaha membubarkan ribuan pendemo yang memenuhi Tahrir Square di Kairo.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Para petugas menggunakan tongkat, gas air mata hingga tembakan ke udara untuk membubarkan para pendemo yang menuntut agar kekuasaan yang dipegang militer diserahkan kembali kepada otoritas sipil. Bentrokan berdarah ini telah berlangsung selama 2 hari, diawali oleh aksi damai antimiliter yang digelar massa pada Jumat (18/11/2011) lalu.
Menurut reporter AFP yang ada di lokasi, 11 orang dilaporkan tewas pada bentrokan yang terjadi Minggu (20/11) waktu setempat dan dua orang dilaporkan tewas pada Sabtu (19/11/2011). Diketahui bahwa empat di antara korban tersebut tewas tertembak.
Kepala rumah sakit yang ada di kawasan Tahrir Square, dr Mohammed Fatuh mengkonfirmasikan tiga mayat dibawa ke rumah sakitnya dalam keadaan tertembak. Sedangkan seorang petugas paramedis menuturkan empat orang tewas akibat tertembak dan juga karena sesak napas akibat gas air mata.
Masih menurut reporter AFP, sejumlah pendemo melemparkan batu dan bom molotov ke arah polisi anti huru-hara dan kendaraan lapis baja milik mereka, Minggu (20/11/2011) malam waktu setempat. Atas aksi ini, polisi membalasnya dengan serangkaian tembakan senapan dan peluru karet.
Aksi unjuk rasa seperti ini juga terjadi di wilayah lain seperti kota Alexandria, Suez, Qena dan Assiut. Setidaknya 55 orang ditangkap terkait aksi ini.
Unjuk rasa ini berawal pada Jumat dimana puluhan ribu massa berkumpul di Tahrir Square menuntut transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Massa tersebut merupakan gabungan dari 39 partai politik dan kelompok-kelompok sipil. Demo ini terjadi setelah perundingan gagal antara kelompok Islam dan kabinet mengenai proposal konstitusi.
Militer yang bertanggung jawab sejak pengunduran diri Mubarak pada 11 Februari, mengatakan akan menyerahkan kekuasaan setelah pemilihan presiden dilaksanakan. Para pengunjuk rasa mengungkapkan kemarahan mereka terhadap rancangan konstitusi yang diajukan oleh Wakil Perdana Menteri Ali al-Silmi yang memberi wewenang kepada militer atas urusan internal dalam negeri serta anggaran.
Pemilihan parlemen Mesir sejak pemecatan Mubarak sendiri direncanakan akan digelar pada 28 November mendatang. Tapi jadwal tersebut bisa terganggu jika partai politik dan pemerintah sementara gagal jika rancangan konstitusi yang diusulkan terus menimbulkan polemik.
Para demonstran mengecam polisi dan juga pejabat yang diduga terlibat dalam penumpasan mematikan yang menewaskan banyak orang selama demo 18 hari penggulingan Mubarak. Mubarak sendiri saat ini sedang diadili bersama dengan mantan Menteri Dalam Negeri dan mantan Kepala Tentara Mesir yang dituduh sebagai inisiator pembunuhan terhadap 850 warga yang tewas dalam pemberontakan.
(detik.com/tiw)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
