Solopos.com, SEMARANG – Aksi mahasiswa mengkritik pemimpin negara melalui media sosial kembali terjadi. Jika sebelumnya, BEM Univesitas Indonesia (UI) mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan memberikan julukan The King of Lip Service. Kini gilian BEM KM Universitas Negeri Semarang (Unnes) melakukan hal serupa.
Bedanya, BEM KM Unnes tidak memberikan kritikan kepada Jokowi, melainkan kepada Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, dan Ketua DPR, Puan Maharani.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Melalui media sosial Instagram, BEM KM Unnes mengunggah gambar tiga tokoh negara yakni Jokowi, Ma’ruf Amin, dan Puan Maharani.
Mereka juga menyematkan julukan kepada ketiga tokoh negara itu, yakni Jokowi sebagai The King of Lip Service, Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting, dan Ma’ruf Amin sebagai The King of Silent.
Baca juga: Tiga Obat Terapi Covid-19 Ini Sedang Diproduksi di Dalam Negeri
Unggahan akun @bemkmunnes ini pun mengundang reaksi para netizen. Selang 19 jam diunggah, postingan BEM KM Unnes itu mendapat 8.153 likes dan 672 komentar.
“Emang UI Cabang Semarang mantab,” tulis akun @rijalone_01.
“Pemerintah ngejalanin negara kaya playlist spotify, maunya dengerin yang mereka suka aja,” sambung akun @rifa.huda.
“Jujur kasian sm pak kyai, beliau gak seharusnya masuk ke lingkaran politik ini,” komentar akun @ahdiluqman.
Baca juga: Mendikbud Disasar Petisi Pencopotan Rektor Unnes
Penjelasan Presiden BEM KM Unnes
Presiden BEM KM Unnes, Wahyu Suryono Pratama, mengaku julukan The King of Silent diberikan kepada Ma’ruf Amin. Karena selaku Wakil Presiden seharusnya turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan Presiden.
Namun selama ini, Ma’ruf Amin dianggap menihilkan ekstistensi diri di muka publik dan tidak memberikan jawaban lugas, gambling. Serta tidak jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khususnya saat masa pandemi.
“Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, terlihat absen dan diam. Ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas. Ini terlihat pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum fardu kifayah melaksanakan vaksinasi Covid-19,” ujar Wahyu dalam keterangan tertulis kepada Solopos.com, Selasa (7/7/2021).
Baca juga: Muncul Awan Berbentuk UFO, BMKG: Itu Berbahaya!
Sementara itu, kritik terhadap Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting diberikan karena putri Presiden ke-5 RI itu merupakan simbol DPR.
“Selaku Ketua DPR, Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi, khususnya pada masa pandemi. Namun banyak produk yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan. Seperti UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja dan lain-lain,” tegas Wahyu.
BEM KM Unnes pun menilai kinerja Presiden Jokowi tidak bagus dan banyak mengingkari janji politiknya. Hal itu dilihat dari tinjauan perbandingan janji dan fakta kepemimpinan Jokowi.
“Misal perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi, dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan maksimal. Tapi fakta menunjukkan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal,” imbuhnya.
View this post on Instagram
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
