Solopos.com, KLATEN — Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten memperingatkan SMKN 2 Klaten yang tidak membolehkan siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) karena belum lunas sumbangan pengembangan pendidikan (SPP) dan biaya daftar ulang.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Disdik Klaten, Wahono, mengatakan peringatan lisan sudah disampaikan kepada Kepala SMKN 2 Klaten, Wardani, pada Kamis (18/7/2013) malam. Dia tidak membenarkan langkah guru yang meminta siswa keluar dari kelas hanya karena belum lunas biaya SPP dan daftar ulang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
”Itu tindakan yang keterlaluan. Kasihan siswa karena mendapatkan layanan pendidikan sudah menjadi haknya. Saya memperingatkan supaya kejadian ini tidak terulang di masa mendatang,” tegas Wahono kepada Solopos.com, Jumat (19/7/2013).
Wahono menjelaskan hasil klarifikasi terhadap kasek, larangan bagi siswa mengikuti KBM tersebut merupakan inisiatif dari guru sendiri. Menurutnya, kasek tidak pernah menginstruksikan guru untuk melarang siswa mengikuti KBM karena belum lunas SPP dan biaya daftar ulang.
”Tadi pagi, baik guru dan siswa yang belum lunas SPP itu diminta mengikuti apel pagi. Para guru yang mengeluarkan siswa dari kelas itu sudah dibina,” paparnya.
Wahono mengakui, mulai tahun ini sudah ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA/SMK senilai Rp1 juta/siswa/tahun. Kendati demikian, dana BOS tersebut dinilai belum cukup untuk menutup keseluruhan pengeluaran sekolah.
”Standar biaya operasional siswa SMK itu antara Rp2 juta hingga Rp2,5 juta/siswa/tahun. Karena BOS hanya senilai Rp1 juta/ siswa/tahun, maka kekurangannya harus ditanggung orang tua siswa,” terang Wahono.
Wahono menegaskan bahwa bagi siswa yang benar-benar tidak mampu akan diprioritaskan mendapatkan keringanan SPP.
”Sejumlah siswa juga akan diseleksi untuk mendapatkan beasiswa. Jadi, bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak perlu khawatir,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 2 Klaten, Wardani, mengatakan terdapat dana sumbangan siswa senilai Rp25 juta yang bisa digunakan untuk menutup tunggakan SPP sejumlah siswa. Dia mengaku sudah menginstruksikan tim khusus untuk menyurvei tempat tinggal siswa.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
