SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung pemasukan dan pengeluaran. (Freepik.com)

Solopos.com, BOYOLALI – Belanja modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali berdasarkan data Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali hingga 28 November 2022 tercatat belum mencapai 50 persen dan masih mencapai 44,64 persen.

Hingga 28 November, tercatat jumlah anggaran belanja modal terealisasi Rp255.894.836.411 dari Rp255.894.836.411.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Pemerhati kebijakan Universitas Sebelas Maret (UNS), Bramastia, mengungkapkan rendahnya penyerapan belanja modal tersebut seharusnya membuat DPRD Boyolali bergerak.

“DPRD seharusnya panggil SKPD [Satuan Kerja Perangkat Daerah] yang serapannya rendah dan gunakan fungsi pengawasannya sehingga terkesan tidak mandul,” ujarnya kepada Solopos.com, Kamis (1/11/2022).

Bramastia menilai pemerintah bersama para aparatur birokrasi yang digaji rakyat akan tetapi jika rendah kinerjanya maka seharusnya memiliki pertanggungjawaban moral.

Baca juga: Bertabur Hadiah, Lapak BKD Boyolali di CFD Diserbu Warga

Bram mengungkapkan harus digali akar permasalahan rendahnya belanja modal di Pemkab Boyolali dan seharusnya peran legislatif menjadi cambuk.

“Kalau sampai hal tersebut mereka [DPRD] tidak tahu atau mereka diam saja, menurut saya ini yang ironis bahwa sistem pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Boyolali rendah juga bagi mereka,” lanjutnya.

Menurutnya, ada empat alasan kurang maksimalnya realisasi belanja modal di Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Alasan yang pertama adalah aspek perencanaan yang kurang matang atau kurang maksimal. Dari perencanaan yang kurang matang tersebut menyebabkan realisasi anggaran menjadi rendah.

“Yang kedua, barangkali SKPD atau kuasa pengguna anggaran ada ketakutan dalam merealisasikan program. Nah, saya tidak tahu barangkali misal ada setoran atau apa yang di luar yang bersifat normatif,” jelasnya.

Baca juga: MUTASI PEGAWAI : Hari Ini, 251 PNS Boyolali Terima SK Mutasi

Ia mengungkapkan alasan ketakutan merealisasikan program tersebut akhirnya membuat SKPD tidak ingin mengambil risiko sehingga jalan paling aman adalah lebih baik tidak dilaksanakan.

“Nah, kemudian kalau itu dilaksanakan dan memberikan aspek hukum kepada mereka, kan mereka jadi tidak mau. Mereka tidak mau jadi korban dari pelaksanaan realisasi anggaran. Kemudian, mereka memilih jalur aman,” kata dia.

Ketiga adalah perlu dipertanyakannya kepada legislatif atau DPRD bagaimana mereka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Ketika serapan anggaran tidak maksimal, artinya pemerintah dalam menjalankan program kerja yang untuk kepentingan rakyat menjadi tidak maksimal. Hal tersebut, menurut Bram, akan merugikan masyarakat Boyolali.

“Saya rasa legislatif perlu merespons karena hal ini sangat signifikan dan krusial sampai akhir tahun kok serapan belanja modal enggak sampai 50 persen. Menurut saya itu ironis,” kata dia.

Baca juga: PEMKAB BOYOLALI : THR PNS Cair, Pesan BKD: Jangan Keluyuran Belanja Saat Jam Kerja!

Selanjutnya, menurut Bram rendahnya serapan anggaran akan memuat citra kinerja Pemkab Boyolali menjadi tidak maksimal.

“Jadi boleh dibilang kinerjanya itu tidak signifikan begitu, bukan berarti buruk tetapi kinerjanya menjadi tidak signifikan,” kata dia.

Lebih lanjut, Bram mengatakan momen ini seharusnya menjadi kesadaran bagi masyarakat untuk melihat aspek kinerja Pemkab Boyolali. Hal tersebut, sebut dia, harus menjadi catatan dalam memilih pemimpin ke depannya yang pro kepada rakyat.

Selain intropeksi untuk rakyat, Bram juga menyarankan untuk DPRD Boyolali meningkatkan kinerjanya. “Anggota dewan harus memahami fungsi mereka, salah satunya fungsi pengawasan. Jadi tidak hanya sebatas duduk dan diam,” jelasnya.

Baca juga: KINERJA PNS BOYOLALI : Gunakan Presensi Wajah, BKD Boyolali Siapkan Anggaran Rp1,5 Miliar

Saran ketiga, jelasnya, barangkali Pemkab Boyolali bersama jajaran harus menjalankan introspeksi internal atau evaluasi internal sebagai refleksi bahwa ada sesuatu yang tidak normal.



“Ketika suatu yang tidak normal tetap dijalankan terus menerus. Maka akan sangat berefek sekali ke depannya bagi mereka sendiri atau bagi masyarakat Boyolali pada umumnya. Nah, ini harus segera dibenahi agar kemudian menjadi normal,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya