Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
 Seorang mahasiswa mengangkat poster dalam unjuk rasa menggugat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (6/7/2022). Mereka menuntut pemerintah dan DPR membuka draf RKUHP yang mereka nilai mengandung sejumlah pasal bermasalah yang merugikan publik. (Antara/Jessica Helena Wuysang)
Espos Plus News

Beberapa Pasal RKUHP Mengancam Iklim Usaha dan Investasi

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini belum selesai dibahas DPR bersama pemerintah mengandung pasal-pasal yang mencampuri urusan sektor privat dunia usaha.

Solopos.com, SOLO – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini belum selesai dibahas DPR bersama pemerintah mengandung pasal-pasal yang mencampuri urusan sektor privat dunia usaha.

Pasal-pasal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu iklim berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Pemerintah dan DPR kembali melanjutkan pembahasan RKUHP yang pada 2019 terhenti setelah ditolak banyak elemen masyarakat.

Berita Terpopular
Indeks Berita
Part of Solopos.com
Punya akun? Silahkan login
Daftar sekarang...
Support - FaQ
Privacy Policy
Tentang Kami
Kontak Kami
Night Mode