BBM NONSUBSIDI: Dilarang Pakai Premium, Kenaikan Tarif Ambulans Bisa Bebani Pasien

ILUSTRASI (Rahmatullah/JIBI/Bisnis)

BOYOLALI–Direksi RSUD Banyudono, Boyolali berharap ada kebijakan yang bisa diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali untuk operasional ambulans rumah sakit tersebut. Hal itu berkaitan dengan diberlakukannya larangan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan dinas di wilayah tersebut. Kenaikan tarif pemakaian ambulans untuk antar-jemput pasien dipastikan bisa membebani pasien.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Tata Usaha (TU) RSUD Banyudono, Sri Rejeki mengemukakan pemberlakuan larangan pemakaian BBM bersubsidi bagi kendaraan pelat merah itu berdampak terhadap biaya operasional ambulans rumah sakit itu, khususnya untuk layanan antar-jemput pasien.

Beralihnya pemakaian BBM dari premium ke pertamax secara otomatis harus naik dari sisi harga hingga dua kali lipat. Sehingga tarif pemakaian ambulans yang harus dibebankan kepada pasien kelas I dan kelas II, naik.

“Itu yang menjadi dilema kami. Dengan pemakaian pertamax, tentu harganya akan naik hingga dua kali lipat. Dan itu akan membebani pasien, khususnya kelas I dan kelas II,” ungkap Sri ketika ditemui wartawan di kantornya, Kamis (6/9/2012).

Dengan kondisi tersebut, pihak RSUD berharap Pemkab bisa mengambil kebijakan khusus untuk operasional ambulans karena menyangkut layanan rumah sakit kepada masyarakat.

“Ya mungkin bisa dengan kebijakan pemberian subsidi. Sebab kalau mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri ESDM No 12/2012, semua kendaraan dinas pemerintah daerah, termasuk ambulans, dilarang menggunakan BBM bersubsidi,” katanya.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali, Basuni mengakui dalam rapat kerja Komisi IV dengan RSUD Banyudono salah satunya membahas keberadaan ambulans tersebut. Rencananya, Komisi IV memberikan rekomendasi terkait hal itu.