Banyak Tambang Ilegal di Merapi Rusak Lingkungan, Ganjar Pranowo Pusing

Gubernur Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat tidak sembarangan menerbitkan izin usaha penambangan karena banyak yang merusak lingkungan dan membuatnya pusing.
Banyak Tambang Ilegal di Merapi Rusak Lingkungan, Ganjar Pranowo Pusing
SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Antaranews.com)

Solopos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta pemerintah pusat lebih tegas dalam pengelolaan sumber dara mineral. Hal itu disampaikan saat dia membuka rapat koordinasi Sinkronisasi Program Pengelolaan Sektor ESDM dan Musyawarah Nasional Kepengurusan Asosiasi Dinas Pengelola ESDM Provinsi Se-Indonesia (APESDMPI) di kantor Dinas ESDM Jateng, Jumat (3/11/2021).

PromosiMandau Terbang dan Jejak Peradaban Logam di Kalimantan

Dalam forum tersebut Ganjar meminta ada pembahasan serius terkait pengelolaan penambangan sumber daya mineral. Sebab, dia melihat aktivitas eksplorasi penambangan saat ini mengancam kelestarian lingkungan.

“Hari ini saya senang, asosiasi dinas-dinas ESDM seluruh Indonesia berkumpul. Isunya menarik, tentang bagaimana mengelola sumber daya mineral di Indonesia untuk kemakmuran rakyat,” tuturnya seperti dilansir Suara.com.

Baca juga: Seorang Warga Meninggal Tertimbun di Tambang Milik Kades Banyuwangi

Ganjar meminta pemerintah pusat tidak memberikan izin penambangan sembarangan. Sebab, biasanya pemerintah daerah yang terkena imbas menangani dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan tersebut.

“Sekarang, perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing,” katanya.

Baca juga: Penghentian PLTU Batu Bara Kabar Baik untuk Gas Bumi Dalam Negeri

Ia mencontohkan, di sekitar lereng Gunung Merapi, tepatnya di Klaten, dulu hanya ada delapan penambang resmi yang memiliki izin. Mereka bisa dikontrol dan diawasi. Tapi setelah perizinan ditarik ke pusat, saat ini ada banyak izin penambangan bermunculan.

“Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak,” tegasnya.

Oleh sebab itu Ganjar meminta pemerintah pusat dan daerah duduk bersama membicarakan tentang izin penambangan. Sebab, aktivitas penambangan itu sering kali dilakukan dengan berlebihan, sehingga sangat merusak lingkungan sekitar.

“Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan,” ucapnya.

Baca juga: Tambang Galian C Ilegal di Sragen Ternyata Gunakan Tanah Kas Desa

Ganjar juga berpesan kepada kepala dinas ESDM untuk terus menjunjung tinggi integritas. Persoalan di ESDM, banyak terjadi praktik korupsi karena sumber uang besar ada di sana.

“Maka teman-teman asosiasi bertemu untuk mereview tentang berbagai persoalan yang ada. Saya titip, ayo kita jaga integritas di dunia ke ESDM-an ini,” tuturnya.


Berita Terkait
    Berita Lainnya
    Promo & Events
    Honda Motor Jateng
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago