Banyak Daerah Ajukan Pemekaran, Mendagri Kukuh Moratorium, Ini Alasannya

Pemerintah Pusat menerima banyak sekali usulan pemekaran wilayah, tapi hingga kini moratorium pemekaran masih tetap diberlakukan

Harianjogja.com, SLEMAN–Pemerintah Pusat menerima banyak sekali usulan pemekaran wilayah, tapi hingga kini moratorium pemekaran masih tetap diberlakukan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pemekaran dianggap dapat memunculkan fragmentasi yang memecah investasi, sehingga akhirnya negara kehilangan skala ekonomi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemekaran adalah hak konstitusional daerah. Presiden Joko Widodo, ucapnya, juga telah menyatakan pemekaran bisa dilakukan sepanjang bertujuan mempercepat kesejahteraan dan pemerataan. Namun, dengan adanya program penggalakkan infrastruktur, untuk saat ini pemekaran ditunda.

“Yang [mengajukan jadi] provinsi saja ada Provinsi Sumbawa, Nias, Kepulauan Buton, Tapanuli selatan, di Lampung dan Papua juga ada. Untuk kabupaten dan kota ada 314 daerah yang mengajukan,” ucap Tjahjo di sela-sela acara Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Hotel Alana, Selasa (13/2/2018).

Tjahjo mengistilahkan pihak-pihak yang ingin memekarkan daerah lebih suka jadi kepala tikus dibanding jadi buntut gajah. Karena, seorang bupati yang memimpin 10.000 penduduk mau-mau saja daerahnya dipecah jadi dua.

Apalagi, sebutnya, pemekaran akan membuat arus investasi yang masuk tidak akan fokus. Pemerintah Pusat tidak menghambat keinginan daerah yang punya keinginan memekarkan diri.

Hanya saja, kata Tjahjo, masyarakat perlu memberikan kesempatan bagi program Infrastruktur Jokowi untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menerangkan, pemekaran dapat memicu fragmentasi yang mengakibatkan investasi terpecah jadi kecil-kecil, sehingga negara kehilangan skala ekonomi.

“Di dunia investasi dan keuangan, yang penting adalah skala ekonomi. Justru saat ini butuh daerah yang punya skala. Kalau pecah akan memicu inefisiensi. Harmonisasi dan integrasi jadi akan lebih susah. Saya ingin mengatakan sekarang [Indonesia] sudah ada dititik baik. Sudah imbang dengan fokus dan skala ekonomi,” jelas Thomas.