Banyak Bankir Belum Ikut Tax Amnesty, Ini Ancaman Sri Mulyani

Menteri Keuang Sri Mulyani mengungkap banyaknya bankir yang belum ikut tax amnesty. Dia pun mengancam bakal mencabut sertifikasi mereka.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan partisipasi para bankir yang masih rendah dalam mengikuti program tax amnesty. Dia pun mengancam akan meminta pencabutan sertifikasi para bankir itu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam pidatonya di depan para bankir dalam Seminar Economic Outlook 2017 Ikatan Bankir Indonesia (IBI), dia mengemukakan penerimaan dana tebusan dari amnesti pajak yang masuk ke kantong pemerintah per 8 Desember 2016 telah menembus Rp100,5 triliun dari target Rp165 triliun hingga berakhir programnya di Maret 2017.

Namun, dia menyayangkan partisipasi bankir masih rendah dalam mengikuti program amnesti pajak. Menkeu menyebutkan total uang tebusan dari periode I dan periode II hanya Rp1,33 triliun. Jumlah itu terdiri dari partisipasi komisaris sebesar Rp1,06 triliun dan jajaran direksi dengan total tebusan Rp273,5 triliun.

Uang tebusan paling rendah di level komisaris hanya Rp800.000 dan Rp300.000 di level direksi. Sementara, uang tebusan tertinggi mencapai Rp2,83 miliar di level komisaris dan Rp466,07 juta di level direksi.

“Saya tahu nama banknya dan mungkin pada akhirnya nanti saya minta IBI cabut sertifikasi, kalau enggak IBI akan tercoreng namanya karena ada beberapa orang yang tidak ikut tax amnesty,” ucap Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Dia merinci keikutsertaan bankir bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di level komisaris hanya 43% dari total komisaris sebanyak 376 orang. Sementara itu, di level direksi ada 587 orang hanya 30% yang mengikuti program amnesti pajak.

Sementara itu, pemerintah meyakini dapat meraup penerimaan pajak pada kisaran Rp101 triliun-Rp102 triliun pada Desember 2016. Sri Mulyani mengatakan angka itu telah memperhitungkan potensi dana tebusan amnesti pajak sebesar Rp42 triliun pada Desember 2016. Penghitungan potensi penerimaan pajak itu berdasarkan identifikasi rutin yang dilakukan oleh pemerintah.

Dia menuturkan defisit anggaran tetap akan berakhir pada level 2,7% sesuai dengan target. Realisasi penerimaan pajak total hingga akhir bulan lalu baru mencapai Rp965 triliun, atau sekitar 71% dari target APBNP 2016 senilai Rp1.355 triliun. Realisasi ini meningkat sekitar Rp93,8 triliun dari posisi akhir Oktober 2016.

“Kalau secara overall, penerimaan perpajakan, pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, masih dalam kisaran yang kita perkiraan. Mungkin kalau meleset, tidak akan terlalu jauh,” katanya.

Senior Kenta Institute Eric Alexander Sugandi menuturkan pemerintah akan sangat berat untuk memenuhi penerimaan pajak sesuai dengan target walau ada tambahan dari tebusan dana amnesti pajak. Dia mengukur realisasi pajak hingga akhir tahun hanya mencapai 80%-85% dari target.

“Walau demikian, dana tebusan dari tax amnesty cukup membantu penerimaan pajak. Tanpa dana tebusan ini penerimaan pajak akan lebih kecil,” katanya.