Bantuan Kambing dan Sapi Banyak yang Mati, Program Pemberdayaan Masyarakat Dinilai Tak Efektif

Bupati Bantul Suharsono menilai program pemberdayaan masyarakat tak efektif.

Harianjogja.com, BANTUL--Bupati Bantul Suharsono menilai program pemberdayaan masyarakat tak efektif. Akibatnya realiasi pemberian bantuan program pemberdayaan masyarakat desa kepada kelompok peternak ini ditunda. Padahal, anggaran yang direncanakan untuk program ini pada APBD 2017 diperkirakan mencapai belasan miliar.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Suharsono pogram serupa pernah digulirkan Pemkab beberapa tahun lalu salah satunya program Babonisasi. Namun faktanya di lapangan tidak sedikit hewan ternak yang disalurkan seperti kambing dan sapi kepada kelompok peternak malah hilang.

Saat diaudit, Suharsono melanjutkan, seringkali kelompok peternak penerima bantuan berdalih hewan ternak tersebut mati. Anehnya jumlah hewan ternak yang mati di setiap kelompok ini lebih dari 70%. Ketika ditanya apakah hewan ternak ini benar-benar mati atau diselewengkan, Suharsono enggan berandai-andai.”Yang menilai masyarakat,” ujarnya, Kamis (26/10/2017).

Pertimbangan lain ditundanya realisasi progam ini adalah mengantisipasi kecemburuan sosial. Suharsono mengamati tidak semua kelompok peternak menerima bantuan ini, sehingga kelompok yang tidak menerima bantuan hanya dapat gigit jari.

Sebagai gantinya ia mengintruksikan anggaran program ini dialokasikan untuk infrastruktur seperti pengerasan jalan, lampu penerangan jalan umum, rehab masjid dan sekolah. Agar program ini dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. “Kalau pemberdayaan saya pending dulu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, program pemberdayaan masyarakat desa ini disalurkan melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPPKB-PMD). Praktiknya, anggaran ini salurkan kepada pemerintah desa lantaran berupa bantuan keuangan khusus.

Baru kemudian didistribusikan kepada kelompok peternak.Suharsono menyadari betul risiko akibat kebijakan ini. Mengingat, hampir mayoritas calon penerima bantuan ini adalah konstituen anggota DPRD Bantul. Anggaran yang digunakan juga slot dana aspirasi anggota dewan.

Kepala DPPKB-PMD Bantul, Mahmudi ketika dikonfirmasi mengenai hal ini enggan berkomentar. Bahkan, bekas kepala Dinas Sosial ini pun berdalih tidak mengetahui berapa jumlah anggaran yang dialokasikan. “Itu teknis. Yang tahu keuangan,” ucapnya singkat.

Di lingkungan DPRD Bantul, rencana penundaan program ini menjadi pembahasan yang hangat. Bahkan, Komisi D Rabu (25/10/2017) lalu mengundang langsung kepala DPPKB-PMD untuk meminta penjelasan detail. Hanya saja pertemuan mendadak ini tak membuahkan hasil.

Saat pertemuan Mahmudi hanya dapat menyampaikan bahwa penundaan ini merupakan kebijakan Bupati.”Masih dalam pembahasan,” kata Ketua Komisi D DPRD Bantul, Paidi.