Bantah Sri Mulyani, Menteri Desa Bantah Desa Fiktif Pemakan Dana Desa

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, membantah pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait keberadaan desa fiktif. Dia beralasan seluruh dana desa bisa dipertanggungjawabkan.

Jika yang dimaksud fiktif adalah tidak ada desanya tapi mendapatkan kucuran dana, dia mengatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, desa-desa yang mendapatkan kucuran dana desa memiliki pemerintahan desa, penduduk, sehingga pengucuran dana desanya bisa dipertanggungjawabkan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Sudah sudah. Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes [Kementerian Daerah Tertinggal dan Transmigrasi], sudah kita telaah, dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20 persen setelah selesai laporan 40 persen, enggak akan turun itu kalo laporan enggak selesai,” jelasnya di Istana Kepresidenan, Jumat (8/11/2019).

Hingga saat ini, dia mengklaim tiga desa yang disebut fiktif tersebut memiliki pemerintahan desa, penduduk, serta memiliki pertanggungjawaban dalam pengucuran dana desanya. Adapun, ketiga desa fiktif yang dimaksud berada di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Desa Ulu Meraka, Desa Uepai, dan Desa Morehe.

“Iya. Sejauh ini belum ada. [Termasuk Konawe] iya Konawe. Ada, ada pertanggungjawabannya. Sudah kita laporkan [dengan Menkeu],” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengemukakan belum mengetahui pasti mengenai adanya tiga desa fiktif di wilayahnya.

Awas! Desa Siluman Pemakan Dana Desa Mulai Ditelusuri Kemenkeu

“Saya belum tahu karena saya belum diberikan laporan karena ini ditangani pihak kepolisian. Belum pernah [dengar] saya karena waktu itu saya belum gubernur. Saya gubernur baru setahun,” tegasnya.

Temuan desa fiktif mencuat dalam pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut ada pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kucuran dana dengan membentuk desa-desa baru yang fiktif.

"Kami mendapat laporan, dana ini masuk ke desa-desa yang baru dibentuk dan bahkan tak ada penduduknya. Ini dilakukan hanya agar mendapatkan dana desa," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Sri Mulyani Ungkap Banyak Desa Siluman Demi Dana Desa

Hingga September 2019, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp44 triliun atau 62,9 persen dari total anggaran Rp70 triliun. Angka realisasi ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pada 2018 yaitu Rp37,9 triliun atau 63,2 persen.