Foto ilustrasi uang (JIBI/Harian Jogja/Bisnis Indonesia)
Harianjogja.com, JOGJA—Anggota Komisi B DPRD DIY, Arif Budiono mengkritisi bantuan sosial (Bansos) Rp46 miliar yang dicairkan oleh Pemerintah Daerah DIY untuk mengentaskan kemiskinan sebesar 2% pada tahun ini tidak berefek banyak.
Promosi Enjoy the Game, Garuda! Australia Bisa Dilewati
Arif menjelaskan, awalnya program bansos itu diusulkan karena angka kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata kemiskinan nasional sebesar 13%.
Dana Rp46 miliar itu diberikan kepada 46.000 KK. Tiap KK dijatah Rp1 juta. Dana itu cair dengan sistem kelompok sekitar Juni lalu.
Menurutnya, bansos merupakan cara instan untuk mengurangi angka kemiskinan. Sehingga, ketika ada survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada September, secara otomatis KK yang telah mendapatkan bansos tidak masuk keluarga miskin karena penghasilannya telah meningkat.
“Persoalannya, apakah kemudian tahun depan, uang yang sudah diterima dan dikelola dalam kelompok itu mampu terus mempertahankan mereka untuk tidak miskin. Ini yang belum mampu diuji tahun ini,” ujar politisi PKS itu di DPRD DIY, Selasa (27/8/2013).
Arif mengaku belum mendapatkan pemaparan dari Pemerintah DIY terkait dengan pelaksanaan program itu. Sebaliknya, Dewan juga belum melakukan pengawasan. Yang jelas, katanya, usaha yang digeluti kelompok penerima bantuan mesti mendapatkan perhatian seterusnya sampai benar- benar mandiri.
“Jangan sampai muspro (sia-sia) sehingga nasibnya hanya seperti Balsem [sebutan BLSM, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat],” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan rata- rata seluruh kabupaten telah mencairkan bansos ini, kecuali satu daerah di Gunungkidul yang kepala desanya belum mencairkan karena terdapat KK yang seharusnya menerima tapi tidak mendapatkan.
Diakuinya, program itu hanya bersifat seperti panadol atau obat pusing saja jika tanpa pendampingan berkelanjutan. Rencananya, Pemerintah DIY akan melibatkan mahasiwa yang tengah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mendampingi kegiatan ekonomi produktif KK penerima.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
