SOLOPOS.COM - Transaksi solar bersubsidi (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, JAKARTA — Bank Dunia merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) dengan cara menaikkan harganya.

Bank Dunia beralasan kebijakan subsidi BBM justru salah sasaran dan menguntungkan kelompok masyarakat menengah dan atas.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Kedua kelompok ini menyerap konsumsi 42 persen hingga 73 persen solar dan 29 persen LPG bersubsidi.

Menanggapi rekomendasi itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pemerintah belum berencana untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi di tengah kekhawatiran seretnya kuota BBM murah itu pada paruh kedua tahun ini.

Baca Juga: Beli Pertalite Tak Diatur, Kouta BBM Subsidi Tak Cukup

“Bila ada lonjakan [harga] tentu kita akan mencoba untuk melakukan simulasi lagi, sejauh mana APBN masih bisa menopang [subsidi], bila perlu ada burden sharing sejauh mana dan di level mana kita masih bisa berikan,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo saat Webinar SUKSE2S, Rabu (29/6/2022).

Yustinus memastikan pemerintah tidak bakal mengganggu upaya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan di tengah harga komoditas pangan hingga energi yang tinggi pada tahun ini.

Dengan demikian, dia mengatakan, fokus pemerintah belakangan bergeser untuk menjamin subsidi BBM itu tepat sasaran.

Baca Juga: BPH Migas: Penyimpangan BBM Subsidi Capai 181.583 Liter

“Makanya MyPertamina lebih untuk mendorong ke arah sana, tidak mengganggu untuk orang yang membutuhkan. Kita mengarahkan pada perubahan perilaku yang lebih sesuai dari maksud dan tujuan subsidi,” ujarnya.

Untuk diketahui, PT Pertamina (Persero) bakal mengharuskan kendaraan terdaftar di MyPertamina untuk bisa membeli BBM subsidi jenis Pertalite dan solar. Pendaftaran akan mulai dibuka 1 Juli 2022.

Adapun, terkait rencana penambahan kuota BBM bersubsidi pada akhir tahun ini, Yustinus mengatakan, pengajuan itu tengah difinalisasi oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca Juga: Siap-Siap, Kendaraan Mewah Dibatasi Beli BBM Subsidi

“Ini dilakukan finalisasi bersama Kementerian ESDM karena ini masih tahap pembahasan,” tuturnya.

Rencananya, bakal ditambahkan kuotanya sebanyak 5,45 juta kiloliter (KL). Dengan begitu, kuota Pertalite yang disediakan pemerintah pada tahun ini menjadi sebanyak 28,5 juta KL.

Sementara itu, pemerintah juga mengusulkan tambahan kuota untuk solar 2,29 juta KL dari sebelumnya 15,1 juta KL.

Baca Juga: Penimbun BBM Subsidi di Sleman Dibongkar, Begini Modusnya

Seperti diberitakan sebelumnya, Bank Dunia merekomendasikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau dua kebijakan utama untuk menekan laju kemiskinan.

Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2022, Bank Dunia (World Bank) mengingatkan pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Bank Dunia menyarankan untuk menghilangkan subsidi ini sehingga akan menghemat 1 persen dari PDB.

Baca Juga: Awas, Kuota BBM Subsidi Habis Oktober 2022, Ini Langkah Pemerintah

Adapun, untuk melindungi rumah tangga bawah, penghematan subsidi dialihkan menjadi penambahan bantuan sosial (bansos) dengan biaya 0,5 persen dari PDB.

Dengan demikian, ada tambahan penghematan fiskal bersih sebesar 0,6 persen dari PDB.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Stafsus Sri Mulyani Bicara soal Harga BBM Subsidi, Bakal Naik?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya