Bangun Asrama Haji Baru, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo Berburu Lokasi

Solopos.com, SOLO — Pemerintah Provinsi Jateng berencana membangun asrama haji baru untuk menampung jemaah haji yang ke depan diperkirakan akan meningkat kuotanya. Terkait itu, saat ini Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tengah berburu lokasi pembangunan asrama haji tersebut.

Hal itu mengemuka pada kegiatan kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR di Kompleks Balai Kota Solo, Senin (1/8/2022). Ganjar Pranowo ikut hadir dalam kunjungan tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ganjar menjelaskan Komisi VIII DPR ingin memastikan pelaksanaan ibadah haji 2022 dan evaluasinya berjalan lancar. “Kemungkinan kuota meningkat dan  beberapa tempat menjadi pertimbangan untuk asrama haji baru,” kata Gubernur Jateng tersebut kepada wartawan setelah acara.

Menurut Ganjar, Jawa Tengah membutuhkan satu asrama haji lagi di wilayah Pantura. Pemerintah bakal mencari lokasi yang relevan.

“Sebenarnya yang paling bagus sekitar Semarang. Semarangraya terutama, di Semarang, Demak, atau di Kendal. Nanti coba kami carikan,” ujarnya.

Baca Juga: Jemaah Haji Gelombang Kedua Mulai Berdatangan di Debarkasi Solo

Dia menjelaskan ada sejumlah masukan mengenai Asrama Haji Donohudan, Boyolali, terkait penyelenggaraan ibadah haji. Misalnya supaya bisa memberikan fasilitas dan layanan kepada jemaah calon haji.

Sejumlah simulasi juga diperlukan, antara lain cara naik pesawat, membuka kunci hotel, dan mengoperasikan kran panas serta dingin. “Ternyata sepele tapi perlu disimulasikan karena tidak semua orang tahu,” tuturnya. 

Selain mengenai pelaksanaan ibadah haji dan asrama haji baru, lanjut Ganjar, Komisi VIII DPR juga memberikan perhatian pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  (DTKS) Kementerian Sosial. DTKS penting namun proses pendataan belum selesai.

Baca Juga: Kalangan Pengusaha Jateng Dukung Ganjar-Sandi Jadi Capres-Cawapres 2024

Dia mengatakan Pemprov Jateng akan membantu pemerintah pusat dengan verifikasi dan validasi data. “Termasuk mengintegrasikan warga yang kategori miskin memiliki hak apa saja, sektornya apa saja, berapa jumlahnya, dan mesti  terintegrasi dalam satu data,” ujarnya.

Gubernur mencontohkan data Program Indonesia Pintar belum terintegrasi namun data Program Keluarga Harapan dan Kartu Indonesia Sehat sudah terintegrasi. Sektor-sektor terkait perlu membicarakan data lebih lanjut agar upaya verifikasi di lapangan bisa berjalan dengan baik.

“Tadi juga diinformasikan Komisi VIII pembahasan mengenai Undang-Undang kebencanaan dan terkait kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana akan dilakukan review. Indonesia ini yang rawan bencana. Bagaimana manajemennya dan partisipasi daerah itu mungkin dalam peraturan pelaksanaannya perlu dilakukan. Kami siap mendukung semuanya,” ungkapnya.