SOLOPOS.COM - Wahyu Kristina (Solopos/Istimewa)

Solopos.com, SOLO — Sudah sekitar dua tahun, tepatnya sejak 9 Maret 2020, Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ini karena penyakit tersebut menyebar secara global, termasuk Indonesia.

Seluruh negara berusaha untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan melakukan pembatasan aktivitas sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian global. Pada 2020, perekonomian di hampir seluruh negara di dunia mengalami pertumbuhan yang negatif. Banyak sektor yang mengalami penurunan kinerja.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Masyarakat dunia termasuk Indonesia, hidup dalam kondisi sulit akibat pandemi Covid-19. Pandemi secara nyata telah menghantam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bukan hanya berdampak bagi kesehatan dan keselamatan, pandemi Covid-19 juga berpengaruh pada sektor perekonomian sehingga daya beli dan konsumsi masyarakat menurun. Hal ini terjadi bukan hanya dalam skala rumah tangga, melainkan juga skala yang lebih besar hingga rantai pasok global.

Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang paling mengalami dampak Covid-19, selain sektor rumah tangga, korporasi, dan keuangan. Jenis UMKM terbesar yang terkena dampak adalah yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan bagi kegiatan UMKM baik dari sisi produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran.

Melihat hal tersebut di atas, sejumlah kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Karena sumber utama krisis kali ini adalah pandemi Covid-19, maka perlu kepastian penanganan kesehatan melalui program testing, tracing, dan treatment (3T). Selain itu, program percepatan vaksinasi dan penegakan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan tak kalah penting agar kesehatan masyarakat terjaga, mobilitas manusia kembali normal, aktivitas ekonomi, dan dunia usaha dapat membaik. Pengendalian pandemi merupakan kunci bagi pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Program bantuan sosial (bansos) juga menjadi salah satu upaya dalam memperbaiki perekonomian dan meringankan beban masyarakat. Ragam program bansos tersebut antara lain diskon listrik, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, Kartu Pra Kerja, subsidi kuota internet, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM alias Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Pada 2020 dan 2021, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memberikan stimulus melalui BPUM kepada para pelaku usaha mikro berupa hibah modal kerja. Terlepas dari beberapa kritik terhadap pelaksanaan BPUM, seperti kesesuaian data penerima dan proses pencairan, namun dari segi hasil, pelaksanaan BPUM telah berhasil membantu usaha mikro dalam mempertahankan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan dana yang diterima untuk kepentingan usaha.

Pemulihan UMKM

Pemulihan ekonomi harus dimulai dari sektor UMKM. UMKM memiliki peranan penting terhadap perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis. Secara teori, ekonomi tidak mungkin bisa pulih kalau negara tidak segera memulihkan UMKM-nya. Hal itu karena sebanyak 99% pelaku usaha di Indonesia berskala UMKM. Untuk itu, diperlukan kerja sama semua pihak dalam menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Untuk menjadikan UMKM sebagai kekuatan ekonomi, penting sekali pemerintah memperkuat kapasitas UMKM dengan sejumlah program. Di antaranya pendekatan ke pasar, mendorong pelaku UMKM go digital, memperluas akses pembiayaan, hingga pemberian insentif pajak.

Dari sisi para pelaku UMKM, mereka juga harus meningkatkan inovasi, berani mengambil risiko, bersikap adaptif, dan berkolaborasi dalam menjawab tantangan pascapandemi. Mereka harus memiliki semangat gercep, geber, gas pol (3G) untuk membuka peluang usaha. Selain itu, pelaku UMKM harus memiliki dan mengembangkan soft skill dengan reskilling dan upskilling. Dan yang paling penting adalah etos kerja dalam bentuk keras keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas (4AS) agar koperasi menjadi solusi.

Pemerintah memberikan perhatian besar dalam upaya penyediaan pembiayaan bagi UMKM yang lebih ramah. Dalam hal ini, koperasi dapat menjadi mitra pemerintah untuk usaha mikro, khususnya untuk menyediakan pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang menjadi anggota.

Koperasi punya nilai lebih. Ketika bicara permodalan, koperasi bisa diandalkan. Ini terutama terkait informasi tentang pelaku usaha UMKM yang menerima bantuan modal. Koperasi lebih mengetahui seluk beluk usaha anggotanya. Selain itu, koperasi lebih akomodatif secara prosedural dan administratif bagi pelaku UMKM yang kebanyakan awam dan kurang bersahabat dengan prosedur perbankan.

Selain pembiayaan, koperasi dapat berperan dalam pendampingan pelaku UMKM. Koperasi dapat menggunakan dana pendidikan koperasi yang disisihkan dari sisa hasil usaha (SHU). Dana ini bisa digunakan untuk pendampingan maupun pelatihan usaha anggota, misalnya tentang pembukuan sederhana, cashflow, dan laporan keuangan. Begitu pula dengan pelatihan anggota tentang branding serta pengemasan produk UMKM dikemas agar menarik dan memiliki nilai ekonomis tinggi. Yang tak kalah penting adalah pelatihan penggunaan media sosial, pemanfaatan teknologi informasi untuk online marketing, dan bagaimana agar UMKM bisa masuk ke marketplace atau e-commerce.

Jika sebuah koperasi kesulitan melaksanakannya, mereka dapat bermitra dan bekerja sama dengan koperasi lainnya dalam pembiayaan dan pendampingan usaha anggota UMKM. Dengan kerja sama tersebut, akan lebih banyak anggota yang dapat terfasilitasi. Inilah dua prinsip koperasi yang bisa diterapkan untuk mendukung pemulihan ekonomi, yaitu pendidikan perkoperasian dan kerja sama antarkoperasi.

Meski demikian, untuk memperkuat dan mengoptimalkan peran, koperasi juga dituntut mengejar ketertinggalan. Koperasi harus terus berupaya memperkuat profesionalitas dalam manajemen pengelolaan koperasi yang modern dan mampu beradaptasi dengan perkembangan terkini. Adaptasi ini terutama dalam hal integrasi bisnis koperasi dengan teknologi digital sehingga koperasi tak hanya bergerak dalam layanan simpan pinjam.

Agar tidak selalu fokus pada usaha simpan pinjam, koperasi perlu melakukan aneka terobosan dalam pengembangan usahanya. Salah satunya dengan masuk ke sektor riil yang memiliki koefisien (daya ungkit) tumbuh tinggi/sangat tinggi. Dengan masuk sektor riil, segala kebutuhan anggota dan masyarakat lainnya bisa dipenuhi koperasi. Misalnya koperasi bisa bergerak di sektor pangan, pariwisata, pemenuhan kebutuhan kaum milenial, multipihak, kebutuhan sekunder, maupun produk unggulan daerah.

Pemulihan ekonomi pascapandemi harus dilakukan dengan optimistis. Pemulihan ekonomi membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Semua harus bersinergi antara koperasi, UMKM, pemerintah, perusahaan besar, dan masyarakat. Dalam peringatan Hari Koperasi ke-75 pada 12 Juli 2022, Kota Solo mengusung tema Pemulihan Ekonomi Melalui Koperasi. Semoga koperasi kita semakin kuat serta menjadi solusi bagi anggota dan UMKM, baik pembiayaan, produksi, konsumsi, maupun pemasaran.

Esai ini ditulis oleh Wahyu Kristina, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Solo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya