Solopos.com, SOLO – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengusulkan penggunakan voucher sebagai pengganti pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Cara ini dinilai lebih efektif agar subsidi BBM tepat sasaran untuk warga miskin.
Rektor UMS, Bambang Setiaji, mengatakan selama ini ada kesalahan mekanisme penyaluran subsidi BBM. Akibatnya, subsidi BBM hanya dinikmati kalangan menengah ke atas. Sedangkan warga miskin belum merasakan manfaat subsidi BBM tersebut.
Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024
Bambang mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dengan menaikkan harga BBM. Pasalnya, jika tidak ada perubahan mekanisme penyaluran subsidi, anggaran BBM yang mencapai lebih dari Rp270 triliun selamanya akan terus bocor.
Oleh sebab itu, dia mengusulkan pemberian subsidi BBM dengan sistem voucher. Dengan sistem voucher, menurutnya, penyaluran subsidi BBM bisa lebih terkontrol dan tepat sasaran.
“Nantinya, warga miskin yang berhak mendapatkan subsidi BBM didata dan dibekali dengan kartu voucher. Warga miskin bisa membeli BBM dengan voucher tersebut,” katanya kepada wartawan di UMS, Sabtu (11/10/2014).
Bambang mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintahan Jokowi-JK belum lama ini. Hingga saat ini usulan tersebut masih menunggu respons dari Jokowi.
Sementara, Ketua Pusat Studi Transportasi UMS, Muslich Hartadi S, menambahkan permasalahan BBM bukan ada pada kenaikan harga, tetapi bagaimana agar subsidi bisa tepat sasaran. Selama ini, menurutnya, BBM hanya dinikmati kaum elite.
hal itu dibuktikan dengan tersedotnya 80% premium hanya di daerah Jakarta yang rata-rata memiliki kendaraan pribadi. “Sedangkan, di luar Jawa, solar menjadi permasalahan karena sering langka akibat justru dijual ke industri. Ini bentuk ketidaktepatan sasaran subsidi,” paparnya kepada wartawan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
