Solopos.com, SOLO – Pola kekerasan yang dilakukan aparat negara ketika menghadapi suara publik yang berbeda dengan kebijakan negara terus berulang. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan peneliti Milda Istiqomah mengatakan setidaknya dalam tiga tahun terakhir pola-pola kekerasan itu terus terjadi dan berulang.
“Wajar mengemuka dugaan pelanggaran tehadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Seharusnya aparat menjamin kebebasan warga mengemukakan pendapat yang berbeda dengan kebijakan negara,” kata Milda dalam seri Diskusi Negara Hukum bertema Bekerjanya Hukum Represif, Belajar dari Kasus Wadas pada Sabtu (12/2/2022).
Sudah Langganan ? Login
Lanjutkan Membaca...
Silakan berlangganan untuk membaca artikel ini dan dapatkan berbagai konten menarik di Espos Plus.
