Bacakan Pleidoi, Edhy Prabowo Minta Maaf kepada Prabowo Subianto dan Jokowi

Solopos.com, JAKARTA – Merasa mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Edhy Prabowo minta maaf. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu meminta maaf karena terlibat kasus suap izin ekspor benih lobster yang kini menjeratnya sebagai terdakwa.

Hal itu disampaikan Edhy dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat (9/7/2021) sore.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Permohonan maaf secara khusus saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto, yang selama ini telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada saya,” kata Edhy dalam pembacaan pleidoinya, Jumat (9/7/2021).

Baca Juga: Kasus Covid-19 Tinggi, PPKM Darurat Juga Diterapkan di 15 Kabupaten/Kota Luar Jawa-Bali

Edhy menambahkan permohonan maafnya pun ditujukan kepada seluruh pimpinan maupun staf dan seluruh pegawai KKP atas kejadian kasus tersebut.

“Saya sampaikan kepada para pimpinan, staf dan seluruh pegawai KKP yang telah merasa terganggu dengan adanya perkara ini,” ujar Edhy

Edhy menyebut dengan umurnya yang kini sudah berusia 49 tahun, sama sekali tak mampu menerima beban yang cukup berat yang kini telah menimpanya dalam kasus korupsi.

Baca Juga: Indonesia Tuan Rumah Kualifikasi  Piala AFC U-23

Berat

“Usia di mana manusia sudah banyak berkurang kekuatannya untuk menanggung beban yang sangat berat. Ditambah lagi saat ini saya masih memiliki seorang istri yang sholehah dan tiga orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah,” ucapnya

Maka itu, dia menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK dengan pidana penjara selama lima tahun, dianggap cukup berat. Apalagi, Edhy mengklaim apa yang disampaikan jaksa dalam dakwaannya sama sekali jauh dari keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang.

“Apalagi tuntutan tersebut didasarkan atas dakwaan yang sama sekali tidak benar dan fakta-fakta yang sangat lemah,” imbuhnya.

Baca Juga: PPKM Darurat, Persis Solo Mulai Jajaki Latihan Mandiri

Edhy dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK lima tahun penjara dalam perkara suap izin ekspor benih lobster di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021). Selain pidana badan, Edhy juga turut membayar denda mencapai Rp400 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.

“Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata Jaksa KPK dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021).

Jaksa KPK juga memberikan pidana tambahan kepada terdakwa Edhy Prabowo berupa membayar uang pengganti mencapai  Rp 9.687.447.219 dan USD 77 ribu

Baca Juga: Percaya Takhayul, Sergio Ramos Tetap Pakai Nomor 4 di PSG

Perantara Suap

Dalam dakwaan jaksa, Edhy Prabowo disebut menerima suap sekitar Rp24.625.587.250.000 dan USD 77.000 terkait kasus suap izin ekspor benih lobster 2020.

Jaksa Ronald memerinci penerimaan suap Edhy diterimanya melalui perantara yakni, sekretaris pribadi Amiril Mukminin dan staf khususnya Safri menerima total USD 77.000 dari bos PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.

Sedangkan uang suap senilai Rp24 miliar juga diterima Edhy juga dari Suharjito. Di mana, Edhy mendapatkan uang itu melalui Amiril Mukminin; staf pribadi istri Edhy, Ainul Faqih dan staf khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi.

Baca Juga: Jelang Final Euro 2020: Ingin Football is Coming Home, Inggris Belajar dari Pengalaman 1996

Edhy didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.