Aspirasi Difabel di Musrenbang Wonogiri: Belum Masuk DTKS hingga Terkendala Saat PJJ

Solopos.com, WONOGIRI — Pemerintah Kabupaten Wonogiri diminta memasukkan seluruh difabel dari keluarga miskin ke data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Hal itu agar difabel bisa mengakses berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN.

Pasalnya, masih banyak difabel dari keluarga miskin di Wonogiri tak terkaver JKN sebagai penerima bantuan iuran atau PBI, karena tak masuk DTKS.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Perwakilan difabel Wonogiri, Sutadi, belum lama ini menyampaikan difabel sangat membutuhkan layanan kesehatan. Sementara, kemampuan ekonomi difabel sangat terbatas.

Baca juga: Siswa SMAN 1 Wonogiri Positif Tes Cepat Antigen Sempat Nyinom Di Acara Hajatan

Oleh karena itu, difabel perlu menjadi PBI JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Dengan begitu premi kepesertaan JKN ditanggung pemerintah.

Memvalidasi Data Difabel

Selain itu difabel meminta Pemerintah Kabupaten atau Pemkab memvalidasi data difabel, menyangkut data kependudukan, potensi, dan kebutuhan. Data ini penting untuk berbagai realisasi program dengan sasaran difabel.

“Pemkab perlu juga menyediakan juru bahasa isyarat dan braile. Penyandang tuli butuh bersosialisasi dengan orang non-difabel. Tapi komunikasi terkendala karena juru bahasa isyarat masih minim,” kata Sutadi menyampaikan aspirasi kepada Pemkab secara dalam jaringan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kabupaten 2021 di Sekretariat Daerah Wonogiri, baru-baru ini.

Baca juga: Seorang SPG Reaktif Covid-19, Luwes Wonogiri Tutup 3 Hari

Difabel melalui Sutadi juga berharap Pemkab memfasilitasi difabel pelajar yang sedang menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat terdampak pandemi Covid-19.

Pemkab diharapkan pula menguatkan kapasitas atlet difabel. Saat ini mereka membutuhkan berbagai alat olahraga. Difabel juga sangat membutuhkan layanan kesehatan, seperti terapi bagi anak dengan autisme, disleksia, tuli/tuna netra, dan difabel mental.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, turut prihatin karena difabel masih saja menghadapi kendala-kendala. Ini menunjukkan Pemkab masih harus melakukan banyak hal, terutama dalam pelayanan perlindungan sosial dan kesehatan bagi difabel.

Baca juga: Waspada Bencana Lur! Cuaca Ekstrem di Wonogiri Diprediksi Berlangsung hingga Akhir April

Menurut lelaki yang akrab disapa Jekek itu difabel belum masuk DTKS karena masalah data kependudukan. Tak sedikit difabel yang belum memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik.

Itu karena mobilisasi difabel sangat terbatas, sehingga tak memungkinkan mengurus administrasi kependudukan. Dia menginstruksikan otoritas Dinas Sosial atau Dinsos dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil memfasilitasi difabel untuk mengurus perekaman data KTP elektronik.

“Karena mobilisasi difabel terbatas sehingga perlu jemput bola. Datangi mereka yang tak bisa keluar rumah. Petakan dengan bikin klaster berdasar wilayah tempat tinggal,” ucap Bupati.

Baca juga: Kandang Ayam di Wonogiri Hangus Terbakar, Ribuan Ayam Mati

Dia melanjutkan difabel di Wonogiri lebih dari 8.000 orang. Tak sedikit yang belum masuk DTKS. Kondisi ini mengakibatkan difabel tak bisa mendapatkan bantuan dari berbagai program pemerintah. Itu karena syarat utama penerima harus tercatat dalam DTKS.