ASET PEMKAB SUKOHARJO : Legislator Pertanyakan Pengelolaan GPPPD

ASET PEMKAB SUKOHARJO : Legislator Pertanyakan Pengelolaan GPPPD
SOLOPOS.COM - Pejalan kaki melintas di trotoar depan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) Sukoharjo dekat Proliman Sukoharjo Kota, Kamis (12/2/2015). (Rudi Hartono/JIBI/Solopos)

Aset Pemkab Sukoharjo, Gedung PPPD Graha Wijaya baru menyetor Rp167,275 juta ke kas daerah.

Solopos.com, SUKOHARJO–Legislator mempertanyakan pengelolaan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah (GPPPD) Graha Wijaya Sukoharjo, karena hampir setahun beroperasi gedung tersebut baru meraup Rp167,275 juta. Padahal, GPPPD menjadi harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Sukoharjo, Narno Raharjo, saat dihubungi Solopos.com, Selasa (23/2/2016), mengatakan GPPPD belum bisa diharapkan untuk mendongkrak PAD. Sebab, hingga akhir 2015 gedung yang dibangun dengan anggaran senilai lebih dari Rp22 miliar itu baru meraup Rp167 juta. Capaian itu menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu tersebut masih jauh dari harapan. Dia menyayangkan gedung semegah GPPPD saat ini terkesan mangkrak. Kegiatan ekonomi yang diharapkan bisa menggeliat di gedung yang terletak di dekat simpang lima atau Proliman Sukoharjo itu justru ditinggalkan penyewa.

“Saat rapat komisi dengan Disperindag [Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku pengelola gedung], kami [Komisi II membidangi ekonomi] akhir tahun lalu pernah menanyakan soal GPPPD yang sepi. Ini masalah yang harus dicarikan jalan keluarnya agar tujuan pembangunan GPPPD untuk mendongkrak PAD bisa tercapai,” kata Narno.

Dia menilai salah satu faktor yang membuat pelaku usaha masih berpikir panjang menyewa toko atau kios di GPPPD adalah harga sewa yang masih mahal. Pada sisi lain ketika sudah ada penyewa, tidak ada promosi lagi. Menurut Narno sudah selayaknya pengelola mempromosikan GPPPD ke pelaku usaha.

“Saya memandang perlu digelar hearing dengan Disperindag untuk menanyakan soal pengelolaan GPPPD. Tapi saya tidak bisa menentukan sendiri. Saya akan berkomunikasi dengan pimpinan komisi [Komisi II]. Anggaran pembangunan gedung mencapai Rp22 miliar itu tidak sedikit. Gedung tetap harus berkontribusi terhadap PAD,” imbuh Narno.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo, Timbul Darmanto, belum bersedia menanggapi. Politikus PDIP itu beralasan masih di luar kota. Dia akan menanggapi setelah pulang.

“Sesuk yen mulih wae ya [Besok kalau sudah pulang saja],” ucap Timbul setelah Solopos.com meminta tanggapan ihwal GPPPD.

Menurut Kabid Perdagangan Disperindag, Bambang Sri Setiyono, kepada Solopos.com sebelumnya, harga sewa toko/kios GPPPD sebagaimana diatur dalam Perbup No. 10/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Toko GPPPD sudah realistis. Tarif tersebut lebih murah 50 persen dari tarif yang ditetapkan dalam Perbup No. 49/2014 sebelumnya. Dia mengklaim sudah berupaya maksimal agar GPPPD diminati pelaku usaha. Salah satu upaya yang dilakukan dengan merombak beberapa bagian, seperti mengubah taman sisi selatan menjadi lahan parkir, membangun tempat anjungan tunai mandiri (ATM), dan memperluas salah satu ruang di lantai I.


Berita Terkait
    Promo & Events
    Honda Motor Jateng
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago