Apindo: UMKM Sektor Produktif Prioritas Dapat KUR agar Perbankan Terlindungi

Risiko penyaluran kredit perbankan kepada sektor produktif lebih dapat diukur dibandingkan sektor lain.
SHARE
Apindo: UMKM Sektor Produktif Prioritas Dapat KUR agar Perbankan Terlindungi
SOLOPOS.COM - Ilustrasi layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan. (JIBI/Solopos/Antara)

Solopos.com, JAKARTA–Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menyebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sektor produktif seperti sektor pertanian diprioritaskan mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar perbankan terlindungi.

Menurut dia, risiko penyaluran kredit perbankan kepada sektor produktif lebih dapat diukur dibandingkan sektor lain.

PromosiAngkringan Omah Semar Solo: Spot Nongkrong Unik Punya Menu Wedang Jokowi

“Uang yang disalurkan kepada perbankan kepada UMKM untuk melakukan produksi relatif bisa diukur berapa hasil panennya, hasil produksinya, dibandingkan dengan sektor jasa misalnya, yang hanya mengandalkan perputaran,” ujar dia dalam Market Review IDX Channel di Jakarta, Jumat (7/10/2022).

Di samping itu, sektor produktif juga memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada perekonomian nasional sehingga penyaluran kredit kepada UMKM di sektor ini akan menumbuhkan ekonomi lebih tinggi.

Baca Juga: Dampak Kenaikan Harga BBM, Setengah Juta Buruh Terancam Dirumahkan

“Ketika terjadi sebuah nilai tambah dalam konteks ekonomi, hal ini akan memberikan daya ungkit yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat,” ujar dia.

Adapun pelaku usaha sektor mikro perlu mendapatkan lebih besar dibandingkan dengan sektor kecil dan menengah yang memiliki tingkat inklusi keuangan lebih baik.

Di samping itu, pemerintah juga perlu melakukan sinkronisasi kebijakan perbankan dengan peraturan yang telah dibuat agar tidak terjadi tumpang tindih yang menyulitkan pelaku UMKM.

“Pemerintah melakukan subsidi pada bunga kredit perbankan, tapi perbankan yang memiliki uang dari DPK [Dana Pihak Ketiga] mereka. Sehingga terkadang perbankan juga mempunyai aturan yang perlu disinkronisasi dengan kebijakan dari pemerintah,” jelas dia.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Part of Solopos.com
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode