APG dan Keadilan Sosial

Solopos.com, SOLO — Perhelatan ASEAN Para Games (APG) 2022 yang segera digelar di Solo, Sukoharjo, Karanganyar, dan Semarang selama 30 Juli-6 Agustus 2022 memiliki makna lebih dari sekadar pesta olahraga. Solo menjadi tuan rumah APG untuk kali kedua setelah sebelumnya pernah menjadi tuan rumah APG Ke-6 pada 2011 silam.

Gegap gempita menyambut pesta olahraga para penyandang disabilitas di Asia Tenggara ke-11 itu sudah terasa sejak beberapa pekan terakhir. Akun Instagram @aseanpg2022 sejak 10 Juni 2022 sampai 15 Juli 2022 lalu pagi sudah memiliki 5.970 pengikut dengan 51 unggahan. Berbagai persiapan, ulasan tentang atlet, dan rekrutmen volunter menjadi bahasan hangat di akun itu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

APG 2022 mengusung maskot Rajamala, simbol kapal dari Keraton Kasunanan Surakarta, dan moto Striving for Equality atau Berjuang untuk Kesetaraan. Inilah nilai yang hendak disampaikan dalam setiap APG, menjunjung tinggi kesetaraan, melawan diskriminasi. Penulis angkat topi kepada para pencetus APG. Mereka peduli dan memberikan ruang kepada kaum disabilitas untuk berprestasi dan tampil lebih percaya diri. Ajang itu menjadi upaya memberdayakan penyandang disabilitas melalui olahraga. APG menjadi wadah atlet disabilitas menampilkan potensi dan mengukir prestasi.

Mengutip dari laman apg2022.com, sedikit mengulas sejarah diselenggarakannya APG, pada Mei 2000 silam, delegasi dari negara-negara di Asia Tenggara menghadiri Paralimpiad Malaysia di Kuala Lumpur. Mereka mengadakan pertemuan dan bersepakat mendirikan organisasi olahraga para penyandang disabilitas. ASEAN Para Games kali pertama diusulkan oleh Zainal Abu Zarin, Presiden dan pendiri Dewan Paralimpiade Malaysia.

Saat itu, Zainal menyatakan alasan usulannya menggelar sebuah pesta olahraga regional setelah penyelenggaraan ASEAN Games atau pesta olahraga se-Asia Tenggara. Pertama, membantu mempromosikan persahabatan dan solidaritas di antara para penyandang disabilitas di kawasan ASEAN. Kedua, merehabilitasi dan mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam masyarakat arus utama.

Ada 10 negara yang menjadi anggota pendiri, yaitu Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara ini bersepakat untuk menyelenggarakan pesta olahraga dua tahunan pada 28 April 2001. Sementara itu, Federasi Olahraga Paralimpik ASEAN (APSF) sebagai wadah dibentuk pada 23 Oktober 2001. Nama federasi itu diusulkan oleh Pisal Wattanawongkiri, Presiden Komite Paralimpik Thailand yang kemudian terpilih sebagai presiden pertama.

APG 2022 kembali diikuti oleh 11 negara, yakni Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, Thailand, Laos, Malaysia, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar. Ajang ini bakal diikuti 2.309 peserta yang terdiri atas 1.649 atlet dan 661 ofisial.

APG kali ini akan mempertandingkan 14 cabang olahraga, yaitu blind judo, para badminton, para tenis meja, para catur, para panahan, para atletik, boccia, para powerlifting, para swimming, tenis kursi roda, basket kursi roda, goalball, sepak bola CP, dan bola voli duduk. Keempat belas cabang olahraga tersebut bakal digelar di empat belas venue di Solo, Karanganyar, Sukoharjo, dan Semarang.

Keadilan Sosial

Kehadiran APG perlu dipandang sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial (social justice) bagi penyandang disabilitas, khususnya pada bidang olahraga. Adil bukan berarti sama persis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang.

Masing-masing orang memiliki potensi, begitu pula yang menyandang disabilitas. Potensi itulah yang hendak diangkat dalam sebuah pesta olahraga. Perlu afirmasi untuk membuka potensi para penyandang disabilitas, dan pesta olahraga dengan konsep para games adalah wujud afirmasi itu.

Pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas selama ini masih menjadi pekerjaan rumah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses hak-hak mereka sebagai warga negara karena kurangnya pengakuan ini. Misalnya, tak semua fasilitas publik dilengkapi ramp yang bisa diakses pengguna kursi roda. Contoh lainnya, tak semua tayangan menggunakan penerjemah bahasa isyarat.

Afirmasi untuk penyandang disabilitas semestinya bukan hanya perlu diberikan oleh pemerintah atau pengambil kebijakan publik, tetapi seluruh warga. Seyogianya dan idealnya, perlu terus ada peningkatan pendidikan sejak dini tentang kesetaraan yang menjadi prinsip dasar pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas. Ini penting agar para penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya seperti warga negara lainnya, tidak ada diskriminasi, ketidakadilan, apalagi stigma buruk, olok-olok, dan pandangan sebelah mata.

Pesan ini sebenarnya juga menjadi salah satu nilai yang ditekankan dalam agama. Salah satu contohnya adalah kisah tentang penyandang netra yang diabadikan dalam Al Qur’an Surat Abasa.

“Dia [Muhammad] berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya [‘Abdullah bin Ummi Maktum]. Dan tahukah engkau [Muhammad] barangkali dia ingin menyucikan dirinya [dosa], atau dia ingin mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup [pembesar-pembesar Quraisy], maka engkau [Muhammad] memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada [cela] atasmu kalau dia tidak menyucikan diri, dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera [untuk mendapatkan pengajaran], sedang dia takut [kepada Allah], engkau [Muhammad] malah mengabaikannya,” bunyi ayat 1-10 surat tersebut.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, surat itu menjelas momen saat Muhammad sedang berbicara dengan salah seorang pembesar Quraisy pada suatu hari. Ketika Nabi sedang berbicara dengan suara yang perlahan dengan pembesar Quraisy itu, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum.

Kemudian Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Nabi tentang sesuatu dengan pertanyaan yang mendesak. Namun, saat itu Muhammad menginginkan Ibnu Ummi Maktum berdiam dulu dan tidak mengganggunya agar dia dapat berbicara dengan pembesar Quraisy itu. Karena itu Muhammad sempat bermuka masam terhadap Ibnu Ummi Maktum dan sempat memalingkan wajah darinya serta hanya melayani tamunya yang pembesar Quraisy itu.

Setelah kejadian itu, Allah SWT mengingatkan Muhammad untuk tidak boleh memberikan perlakuan khusus terhadap orang-orang tertentu. Muhammad harus memberikan perlakuan yang setara terhadap semua orang. Dalam hal ini, tidak ada pembedaan antara orang yang dianggap mulia dan orang yang dianggap lemah, begitu pula orang miskin dan orang kaya, orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, serta anak-anak maupun dewasa.

Penjelasan di atas menunjukkan pesan kuat kepada seluruh manusia tentang perlunya memberikan perlakuan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Dalam konteks penyelenggaraan negara, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin kesetaraan berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan,” bunyi Pasal 1.

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau pun kedudukan lain,” bunyi Pasal 22.

Selamat bertanding seluruh atlet APG. Selamat datang di Solo, dari Indonesia bersama-sama memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Semoga APG ini menjadi sarana pemersatu dan menyampaikan pesan kepada masyarakat global tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan.

Esai ini ditulis oleh Nadhiroh, dosen Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIMAS Wonogiri.