Solopos.com, JAKARTA – Harga material bangunan dan harga tanah disebut kian tinggi. Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) pun meminta pemerintah segera dapat menerbitkan keputusan tentang harga baru rumah subsidi.
Diketahui 90% anggota Apersi merupakan pengembang rumah subsidi. Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah, mengatakan saat ini kondisi pengembang sangat terjepit dalam membangun rumah subsidi.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Terlebih di tengah kenaikan harga material bangunan dan lahan yang berlipat ganda yang berdampak pada turut naiknya biaya produksi rumah subsidi.
Selain itu, belum ada penyesuaian harga rumah dalam waktu tiga tahun terakhir. Hal ini membuat para anggota Apersi tidak maksimal dalam memproduksi rumah subsidi.
“Kami tidak bermaksud menghambat kenaikan produksi rumah tetapi memang produksi yang sekarang ini cost-nya sangat tinggi. Tiga tahun belum ada penyesuaian harga, kami masih bisa mengerti dan prihatin tidak ada penyesuaian harga selama dua tahun karena covid, tetapi kondisi sekarang ini yang tidak bisa dihentikan kaitannya kondisi harga material dan harga tanah. Dari pada kami membangun, untuk beli lagi tak cukup,” kata dia, Senin (13/6/2022).
Baca Juga: Juni 2022 Harga Rumah Subsidi Naik 7 Persen, Begini Respons REI
Naiknya biaya produksi rumah subsidi tersebut berdampak pada pasokan program sejuta rumah yang tersendat sejak April 2022. Seretnya pasokan rumah subsidi juga karena banyaknya pengembang yang menahan diri untuk berproduksi.
Meski demikian, dia mengatakan pada prinsipnya Apersi tidak bermaksud menghambat masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah. Namun kondisi ini, untuk membangun sebuah rumah subsidi membutuhkan biaya produksi yang sangat tinggi.
“Setelah dihantam pandemi Covid-19 dan praktis menyetop produksi, kami kini juga dihantam kenaikan harga bahan bangunan dan lahan. Sebagian besar memilih bertahan, namun ada banyak pengembang lain yang sekarat dan gulung tikar. Ini tentu berdampak pada suplai rumah subsidi yang berkurang sejak April kemarin,” lanjut dia.
Baca Juga: Siap-Siap, Harga Rumah Subsidi Naik 7 Persen
Para pengembang yang tidak mampu membangun produksi rumah subsidi karena sudah tidak lagi memiliki sumber daya di tengah naiknya harga material dan lahan. Junaidi khawatir pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan mengalami perlambatan jika surat keputusan penyesuaian harga tidak kunjung diterbitkan.
Disebutkan, Apersi telah mengajukan penyesuaian harga baru rumah subsidi sebesar 7% hingga 10% yang diklaim telah disetujui oleh Menteri Keuangan.
Pihaknya mendorong agar Kementerian Keuangan segera mendorong pengeluarkan Surat Keputusan (SK) penyesuaian harga baru rumah subsidi.
“Bayangkan, kami memiliki anggota 3.500 pengembang. Satu proyek perumahan saja, melibatkan 100 tenaga kerja. Jika seluruh pengembang berproduksi, maka ada 350.000 tenaga kerja yang terserap,” lanjut Junaidi.
Baca Juga: Ingin Miliki Rumah Subsidi, Ini Beragam Fasilitas dari Pemerintah
Saat ini para pengembang membangun rumah subsidi agar operasional perusahaan dapat berjalan saja. Namun, untuk dapat membangun rumah subsidi sebanyak mungkin belum bisa dilakukan karena membutuhkan biaya produksi yang sangat besar.
“Pengembang tidak akan memaksimalkan penjualan karena sehabis produksi terjual untuk produksi lagi tidak ada biaya. Jadi penjualan yang sekarang ini hanya untuk memenuhi kewajiban kepada karyawan dan perbankan. Ini hanya menghabiskan stok material dan cadangan lahan,” jelas dia. Apabila harga rumah subsidi tidak segera dinaikkan, maka target Program Sejuta Rumah (PSR) di tahun ini diyakini tak akan tercapai.
Adapun hingga Juni, rumah subsidi terbangun tidak sampai 60.000 unit dari total 200.000 unit target tahun 2022. Apabila target PSR tidak tercapai, maka berdampak pada backlog hunian di Indonesia akan terus bertambah.
Tahun 2019, berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah terdapat 14 juta orang yang belum memiliki hunian (backlog). Pembangunan rumah yang mampu direalisasikan hanya 20% dari target PSR 1 juta unit per tahun.
Baca Juga: Rumah Subsidi Jauh Dari Pusat Keramaian, Begini Alasannya
Wakil ketua Umum Apersi Bidang Perizinan dan Pertanahan, Bambang Setiadi, menambahkan selain terkait penyesuaian harga baru rumah subsidi, hambatan dalam produksi rumah subsidi juga dikarenakan perizinan yakni terkait implementasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
“Ada sejumlah daerah yang belum paham, dan malah merekomendasikan kami untuk kembali kepada peraturan lama. Ini kan menambah beban biaya produksi lagi, dan menghambat realisasi PSR. Masa transisi relaksasi perizinan ini masih ada kendala,” kata dia.
Pihaknya berharap pemerintah sungguh-sungguh mendukung para pengembang rumah subsidi. Terlebih, pengadaan rumah tinggal menjadi sebuah kewajiban negara yang sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
“Ini perlu apresiasi sejumlah pihak. Instrumen lainnya seperti perizinan legalistas pertanahan perlu beriringan,” kata dia.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul: Pengembang Desak Pemerintah Segera Tetapkan Harga Baru Rumah Subsidi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
