APBN 2016 : KMP Tolak Penyertaan Modal Negara, Proyek Kereta Cepat Terancam?

APBN 2016 dalam perdebatan. Penolakan DPR terhadap penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN masih jadi persoalan.

Solopos.com, JAKARTA — Pengesahan RUU APBN 2016 diperkirakan akan berjalan alot besok. Sinyal itu menguat setelah fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR tetap menolak beberapa poin, khususnya penyertaan modal negara (PMN) yang kemudian dikaitkan dengan megaproyek BUMN.

Promosi Kisah Inspiratif Ibru, Desa BRILian Paling Inovatif dan Digitalisasi Terbaik

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengakui anggaran PMN ke BUMN merupakan poin paling krusial dalam pembahasan RAPBN 2016. Pemerintah mengajukan Rp39 triliun untuk anggaran PMN di RAPBN 2016.

“Alokasi APBN 2016 untuk BUMN sampai Rp39 triliiun, ini menyambung yang sudah dialokasikan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp43 triliun. Itu yang dapat kritik keras. Karena kalau bicara persepketif politik, ada janji Presiden yang belum dipenuhi, yaitu soal pemihakan terhadap desa dan daerah,” kata Fahri Hamzah dalam dialog jarak jauh dengan Metro TV, Kamis (29/10/2015) malam.

Fahri menyarankan pemerintah memenuhi janji Presiden Jokowi untuk mengalokasi anggaran desa senilai Rp1,4 miliar per desa daripada mengucurkan dana besar untuk BUMN. Pasalnya, katanya, banyak BUMN yang kapitalisasinya masih rendah dan kinerjanya tidak bagus.

“Saya agak takut Menteri BUMN salah baca tentang UU No. 19/2003 tentang BUMN dan UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, putusan MK tentang BUMN. Bahwa BUMN ini entitas negara atau swasta? ini negara. Tapi kemudian ada ekskalasi kerja sama yang disebut Menteri BUMN sebagai b to b, seolah ini swasta murni,” katanya.

Kritik ini merujuk pada rencana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini sedang digarap oleh konsorsium investor asal China-Tiongkok dengan beberapa BUMN. Semula, Presiden menolak mengeluarkan dana dari APBN untuk proyek itu, namun akhirnya maju terus dengan skema business to business.

“Dalam kasus kereta cepat [Jakarta-Bandung], Menteri BUMN sudah menceburkan diri untuk membangun infrastruktur di luar nawacita presiden, kurang cepatnya apa Jakarta-Bandung, cuma dua jam pakai mobil pribadi. Kalau [kereta cepat] jadi, ada enggak yang mau bayar? Aman ga?”

Saat ditanya soal kemungkinan deadlock dan pemerintah terpaksa menggunakan APBN sebelumnya, Fahri menjawab diplomatis. “Sekarang sudah enggak ada Menteri BUMN, hanya bendahara negara, Menteri Keuangan. Kalau DPR tidak setuju, maka PMN ini harus ditunda dulu. Yang Rp43 triliun itu belum dipertanggungjawabkan.”

Hal senada diungkapkan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo. Menurutnya, PMN dalam anggaran sebelumnya belum terpakai seluruhnya dan belum terlihat efeknya terhadap kinerja BUMN. “PMN ini besar sekali, tapi ini kan belum tutup buku, ada yang alasannya masih proses tender. Tujuannya kan agar BUMN bisa lebih main lagi untuk bersaing dengan BUMN luar negeri. Tapi ini belum kelihatan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.