APBD KULONRPOGO : Tekan Kemiskinan, Pemkab Alokasikan Rp27 Miliar

Penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama.

Harianjogja.com, KULONPROGO- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalokasikan anggaran Rp27 miliar, khusus pengentasan kemiskinan di wilayah ini pada 2017.

Promosi Mali, Sang Juara Tanpa Mahkota

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Senin (1/8/2016), mengatakan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016, penanganan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Kulon Progo yang disebabkan tingginya angka kemiskinan di wilayah ini.

“Mulai 2017, kami langsung dari sisi kebijakan yakni mengalokasikan dananya dengan dana tertentu. Meski angka indikatif, karena perencanaan akan didiskusikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kami akan mengalokasikan anggaran Rp27 miliar khusus penanganan kemiskinan di luar anggaran penunjang. Angka itu betul-betul untuk penanganan kemiskinan,” kata Langgeng.

Ia mengatakan konsep yang pengentasan kemiskinan yakni program kegiatan sosial supaya status sosial terpenuhi dengan meningkatkan volume kegiatan. Misalnya pembuatan jambanisasi yang biasanya hanya 130 unit, pada 2017 menjadi 500 hingga 600 unit. Siswa miskin yang mendapat bantuan sekitar 1.000 orang, dari jejang sekolah dasar hingga SMA. Bantuan di luar Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tapi aggaranya digunakan untuk membeli sepatu, tas hingga transportasi ke sekolah.

Selama itu, lanjut Langgeng, diketahui bersama di Kulon Progo banyak ditemukan KK miskin yang sifatnya miskin absolut. Meski yang bersangkutan disentuh bantuan dengan RTLH, karena sudah tidak produktif seperti janda, duda yang lanjut usia dan memiliki KK sendiri, tetap terhitung miskin.

Rencananya, mereka akan mendapat jaminan hidup atau jadup sebesar Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan dengan catatan bersedia KK-nya digabung dengan anak atau kerabat dekat.

“Meski diberikan bantuan jaminan hidup, dan masih KK sendiri akan terhitung KK miskin. Ini akan diindukan ke keluarganya seperti anak atau kerabatnya. Ini supaya kesehariannya ada pendampingan,” kata dia.

Sekretaris FPAN DPRD Kulon Progo Priyo Santoso mengatakan angka kemiskinan di daerah itu masih di atas 20 persen. “FPAN meminta penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas kebijakan program pembangunan,” kata Priyo.