APBD Klaten Baru Terserap 40%

Solopos.com, KLATEN — Mulai awal tahun hingga awal November 2013, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten masih minim.  Sebab, penyerapan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru mencapai 40%. Padahal, dua bulan lagi, sudah harus tutup buku Tahun Anggaran (TA) 2013.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Klaten, Sunarno, mengatakan dari total APBD Klaten yang mencapai Rp1,6 triliun, baru 40% yang sudah terserap SKPD untuk belanja langsung.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“APBD kan terbagi dalam dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sekitar 74% merupakan belanja tidak langsung salah satunya gaji pegawai. Sedangkan sisanya untuk belanja langsung seperti perbaikan infrastruktur dan kegiatan yang langsung menyasar ke masyarakat. Untuk gaji pegawai, sudah pasti sesuai target karena setiap bulan dikeluarkan, tetapi untuk belanja langsung, masih sekitar 40% dari APBD murni maupun perubahan,” katanya kepada wartawan, akhir pekan kemarin.

Ia menyatakan rendahnya penyerapan APBD disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kinerja SKPD yang lamban, terkendala aturan, dan petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana. Selain itu, juga kegiatan yang sifatnya kerja sama dengan pihak ketiga atau rekanan.

“Belum maksimalnya penyerapan anggaran tidak selalu akibat kinerja SKPD yang lamban. Tapi, ada yang terbentur aturan dan terlambatnya juknis pengerjaannya dari pemerintah pusat seperti di Dinas Pendidikan. Sebab, ada juknis yang baru turun pada pertengahan tahun,” ujarnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Klaten, Sunarto, menilai rendahnya penyerapan anggaran disebabkan iklim birokrasi yang sering menunda pekerjaan. Hal itu mengakibatkan banyak pekerjaan yang menumpuk di akhir tahun anggaran.

“Kebiasaan itu [menunda pekerjaan] terjadi hampir di seluruh SKPD. Padahal, pengesahan APBD sudah diupayakan secepat mungkin, sehingga pekerjaan dapat dimulai sejak awal tahun. Tapi, mayoritas baru dimulai pertengahan tahun. Akhirnya, hingga hampir tutup tahun, banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan,” katanya.

Ia menyayangkan kebiasaan buruk yang ada di SKPD tersebut. Padahal, lanjut dia, setiap tahunnya pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para pegawai dengan naiknya gaji. Ia berharap SKPD segera menyelesaikan pekerjaannya agar tidak semakin menumpuk di akhir tahun.