SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

KLATEN – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012 Kabupaten Klaten tidak berpihak rakyat. Pasalnya, alokasi belanja tidak langsung jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi belanja langsung atau belanja yang bersentuhan langsung untuk kebutuhan masyarakat.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Hal itu mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Fitra Jateng di RM Merapi Resto, Klaten, Rabu (4/1/2012). Dalam kesempatan itu, Koordinator Fitra Jateng, Mayadina RM mengatakan alokasi belanja tidak langsung Pemkab Klaten selalu mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir. Tahun 2009, belanja tidak langsung Pemkab Klaten mencapai Rp800 miliar, tahun 2010 mencapai Rp 842 miliar, tahun 2011 mencapai Rp962 miliar, dan tahun 2012 mencapai Rp1 triliun.

Kondisi itu tidak sebanding dengan belanja langsung yang cenderung mengalami penurunan. Tahun 2012, total belanja langsung Pemkab Klaten hanya mencapai Rp272 miliar. Angka itu mengalami penurunan mengingat tahun 2011 lalu, alokasi anggaran untuk belanja langsung mencapai Rp337 miliar. Sementara pada 2010 lalu, alokasi belanja langsung mencapai Rp122 miliar dan tahun 2009 mencapai Rp214 miliar.

“Belanja tidak langsung sangat tinggi sehingga alokasi yang diperuntukkan masyarakat makin kecil. Lalu, bagaimana pemerintah mampu membangun daerah dan menyelesaikan problem kemiskinan, pengangguran, kerawanan pangan, jaminan sosial, dan lain-lain jika belanja tidak langsung menggerogoti struktur belanja daerah,” tukas Maya.

Lebih ironis lagi, Maya menjelaskan, sebagian besar belanja tidak langsung pada APBD 2012 banyak terserap untuk belanja pegawai yang besarnya mencapai lebih dari Rp1 triliun. Menurutnya, selama empat tahun terakhir, total belanja pegawai Pemkab Klaten juga menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2011 lalu, alokasi belanja pegawai mencapai sekitar Rp900 miliar. Dua tahun sebelumnya, alokasi belanja pegawai hanya mencapai kisaran Rp700 miliar.

“Di Kabupaten Klaten, alokasi belanja pegawai mencapai hampir 80% sendiri dari APBD 2012. Tingginya belanja pegawai dalam belanja daerah makin mengaburkan agenda pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat atau upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tandas Maya.

Hal senada juga dikemukakan Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten, (ARAKK), Abdul Muslih. Menurutnya, banyak persoalaan masyarakat yang kurang mendapat porsi perhatian lebih dari Pemkab Klaten. Beberapa persoalan itu di antaranya masalah pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

“Kami berharap Pemkab Klaten lebih membuka hati untuk peduli pada masyarakat miskin. Ironis, alokasi dana lebih dari Rp1 triliun hanya digunakan untuk gaji sekitar 16.103 PNS. Kondisi Ini semakin pempertegas Klaten sebagai kabupaten yang hampir bangkrut, karena anggaran habis untuk belanja pegawai,” tukas Muslih.

JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya