[ X ] CLOSE

Angkat Topi Buat Boyolali, Sukses Raih Opini WTP 10 Kali

Untuk kali ke-10 Boyolali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Kementerian Keuangan.
Angkat Topi Buat Boyolali, Sukses Raih Opini WTP 10 Kali
SOLOPOS.COM - Bupati Boyolali, M said Hidayat. (Istimewa/Boyolali.go.id)

Solopos.com, BOYOLALI — Pemerintah Kabupaten Boyolali mencatatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kali ke-10 dari Kementerian Keuangan atas laporan keuangan pada 2020. Laporan itu disebut sesuai dengan kaidah laporan keuangan yakni sistem akuntansi pemerintah.

Penghargaan itu disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Klaten, Taufik Widyantoro, kepada Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, Selasa pada (12/10/2021) di kantor Bupati.

“Ini menjadi pemicu bagi Pemkab Boyolali dalam pengelolaan kinerja keuangannya. Jadi tidak sekadar opini WTP yang didapat, tetapi dalam pelaksanaan anggaran pertanggungjawabannya juga dapat masuk dalam kategori zero tolerance,” kata Taufik, sebagaimana rilis kepada Solopos.com, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Jaga Kualitas Susu, Peternak Sapi di Boyolali Pakai Pakan Alami

Bupati Said mengapresiasi penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan. Penghargaan ini tak lepas dari kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan.

“Semoga apa yang kita raih ini dapat memacu semangat kerja kita untuk semakin baik ke depan,” kata Said.

Kepala Desa Ngaru-Aru, Wartopo, berpendapat prestasi WTP yang diraih Boyolali tak lepas dari sistem yang dikembangkan di Kabupaten Susu ini terkait penggunaan anggaran.

Baca Juga: Satgas Covid-19 Bendo Boyolali Jemput Bola Vaksinasi Lansia

Kini, Pemkab Boyolali menerapkan sistem non-cash transaction (NCT) dalam setiap pelaksanaan program pembangunan termasuk di desa. Hal ini membuat kepala desa tak lagi harus membawa uang tunai dalam pembayaran belanjanya.

Ia mencontohkan apabila desa memiliki proyek infrastruktur, material akan dikirim dari toko bangunan yang menjadi mitra. Lalu, pembayaran dilakukan setelah semua laporan selesai langsung ke rekening pemilik toko bangunan.

“Jadi enggak lagi kepala desa bawa uang cash ke mana-mana. Semuanya non-tunai. Ini bagus karena mempersempit potensi penyalahgunaan anggaran,” kata dia, saat berbincang dengan Solopos.com beberapa waktu yang lalu.



Berita Terkait
    Promo & Events
    Ekspedisi Ekonomi Digital 2021
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago