SOLOPOS.COM - Ilustrasi Hotel dan rumah sakit menawarkan fasilitas isolasi mandiri (isoman). (Freepik)

Solopos.com, JAKARTA — Kontroversi fasilitas hotel untuk anggota DPR yang terpapar Covid-19 terus bergulir. Penggunaan uang negara untuk hotel isolasi anggota DPR dinilai tidak pas di tengah situasi prihatin seperti saat ini.

PKB menjadi salah satu partai yang menolak fasilitas tersebut. “F-PKB tegas menolak, kami mendahulukan kepentingan rakyat sesuai maklumat Ketum PKB agar jajaran F-PKB turun tangan melayani masyarakat yang sedang isoman,” kata Waketum PKB Jazuli Fawaid kepada wartawan, Rabu (28/7/2021), seperti dikutip dari detik.com.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Jazilul mengatakan pengadaan itu terkesan berlebihan. Dia meminta anggaran pengadaan itu diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. “Hemat saya, jelas itu berlebihan alias mubadzir, mohon kembalikan saja anggarannya untuk kepentingan rakyat yang isoman,” ujarnya.

Baca Juga: Isoman Anggota DPR di Hotel Dibiayai Negara Banjir Kritikan

Komentar serupa dilontarkan elite PDIP, Hendrawan Supratikno, yang mengatakan fasilitas hotel untuk isolasi anggota DPR tidak diperlukan. Yang diperlukan menurutnya, yakni perawatan rumah sakit. “Sebenarnya tidak perlu. Yang lebih diperlukan akses perawatan rumah sakit,” ujarnya.

Mubadzir

Hendrawan mengatakan selama ini kegiatan DPR bertempat di hotel pun banyak yang tidak menggunakan kamar. Justru, para anggota malah lebih memilih tidur di rumah pribadi.

“Selama ini, dalam acara-acara yang bertempat di hotel bintang lima pun, banyak kamar yang tidak dimanfaatkan, karena sebagian besar lebih senang tidur di rumah sendiri,” ujarnya.

Hendrawan mengatakan pengadaan itu lebih baik diperuntukkan untuk PNS, staf, atau tenaga ahli. “Karena surat tersebut juga diperuntukkan kepada tenaga ahli atau staf, mereka lebih membutuhkan. Banyak rumah anggota dewan yang kenyamanannya melebihi hotel bintang lima,” tuturnya.

Sebelumnya, adanya fasilitas isolasi bagi anggota DPR itu disampaikan langsung oleh Sekjen DPR RI, Indra Iskandar. Anggaran fasilitas itu bersumber dari anggaran perjalanan luar negeri yang tidak terpakai dan anggaran lain yang bersifat kontingensi.

Hotel untuk fasilitas karantina atau isolasi mandiri itu, selain untuk anggota DPR, ditujukan bagi tenaga ahli hingga staf yang terpapar Covid-19. Fasilitas itu disediakan bagi mereka yang terpapar dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya