SOLOPOS.COM - Ilustrasi pemilihan umum kepala daerah (JIBI/Harian Jogja/Istimewa)

Solopos.com, SUKOHARJO -- Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sukoharjo kelimpungan mencari sumber dana untuk menutup kebutuhan anggaran pilkada yang membengkak akibat pandemi Covid-19.

Total kekurangan anggaran Pilkada Sukoharjo mencapai Rp7,78 miliar. KPU Sukoharjo sudah mengajukan tambahan anggaran ke Pemkab. Namun Pemkab hanya bisa menyanggupi Rp1 miliar.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Masih ada kekurangan lebih dari Rp6 miliar yang harus dicarikan KPU. Salah satu upayanya, KPU Sukoharjo mengajukan permohonan bantuan anggaran ke pemerintah pusat.

Warga Jajar Positif Covid-19, 12 Hari Tanpa Tambahan Kasus di Solo Ambyar!

Ketua KPU Sukoharjo Nuril Huda mengatakan KPU secara resmi telah mengajukan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada ke Pemkab senilai Rp7,78 miliar.

Pengajuan tambahan anggaran tersebut setelah KPU melakukan restrukturisasi hingga Rp970 juta. Anggaran ini seperti biaya rapat, pencalonan sosialisasi tahapan pilkada dan lainnya.

Kesanggupan Awal

"Namun dari pengajuan tambahan anggaran Rp7,78 miliar, Pemkab Sukoharjo baru memberikan kesanggupan awal tambahan Rp1 miliar. Artinya masih ada kebutuhan sekitar Rp6 miliar lebih yang belum dipenuhi," kata Nuril di kantor Sekretariat KPU Sukoharjo pada Kamis (18/6/2020).

Covid-19 Wonogiri Masuk Zona Kuning, Warga Sudah Boleh Gelar Hajatan?

Namun demikian, Nuril menyampaikan pemenuhan anggaran tambahan Pilkada dari Pemkab Sukoharjo belum sepenuhnya final. Tim anggaran Pemkab masih akan membahas bersama KPU untuk memastikan kesanggupan mereka.

Dalam waktu dekat, tim anggaran Pemkab Sukoharjo akan memutuskan nilai tambahan anggaran Pilkada yang akan disetujui dan dialokasikan dalam APBD Perubahan.

Selain menunggu keputusan Pemkab, KPU juga mencari sumber pendanaan lain selain anggaran daerah. Salah satunya, KPU mengajukan permohonan bantuan anggaran ke pemerintah pusat melalui APBN. "Mudah-mudahan saja pengajuan anggaran ke pusat bisa disetujui," kata dia.

Kapolda Jateng Kunjungi Tokoh Agama Solo Salah Satunya Habib Syech, Bahas Apa?

Nuril mengatakan membengkaknya kebutuhan anggaran Pilkada Sukoharjo dikarenakan pesta demokrasi lima tahunan ini harus menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19.

Penyelenggara pilkada menggunakan sistem kerja di era kenormalan baru. Hal ini pun berdampak pada pembengkakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dari 1.705 menjadi 1.775 unit.

"Jumlah TPS bertambah, sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pilkada juga bertambah. Hal-hal inilah yang berdampak pada peningkatan kebutuhan anggaran," katanya.

Rekor Pecah Lagi! Kasus Baru Covid-19 Tembus 1.331, Terbanyak dari Jatim

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat mengatakan saat ini tengah memonitor persiapan KPU kabupaten/kota terkait penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi virus corona.

Protokol Kesehatan

Setiap daerah membutuhkan anggaran tambahan karena banyak perlengkapan yang harus disediakan terkait protokol kesehatan. Dari monitoring yang dilakukan, sebagian anggaran tambahan Pilkada termasuk Sukoharjo dimintakan ke APBN.

"Dari 21 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada, hanya Kota Magelang yang tidak mengajukan anggaran ke APBN," katanya.

Hasil Rapid Test 70 Kepala OPD Pemkab Boyolali Sudah Keluar, Semua Nonreaktif!

Kota Magelang, lanjut dia, mampu mencukupi kebutuhan anggaran Pilkada di tengah pandemi virus corona. Sedangkan daerah lain mengajukan anggaran ke APBN karena anggaran daerah belum mencukupi.

Dari KPU pusat, ujar Drajat, sudah ada instruksi agar KPU provinsi maupun kabupaten/kota melakukan restrukturisasi dan efisiensi anggaran karena ada pandemi Covid-19.

Kegiatan rapat dan bimbingan teknis (Bintek) yang bersifat tatap muka diganti dengan sistem daring atau online. Selain itu, efisiensi juga dilakukan dari tahapan yang tidak ada calon perseorangan.

TSTJ Solo Mulai Buka 19 Juni, Tutup Setiap Jumat Kecuali Besok



"Jadi memang Pilkada nanti akan dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan pencegahan corona. Ada penambahan jumlah TPS karena sebelumnya maksimal 800 menjadi 500 pemilih per TPS," tuturnya.

Penambahan TPS secara otomatis berdampak pada penambahan petugas TPS dan juga honornya. Begitu pula untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan anggaran menggelar rapid test bagi penyelenggara Pilkada juga ikut meningkat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya