Solopos.com, SRAGEN — Mulai 2023 alokasi anggaran untuk bidang pendidikan di Kabupaten Sragen diplot Rp90 miliar. Sedangkan untuk bidang kesehatan senilai Rp22 miliar dan infrastruktur hanya Rp18 miliar. Semua anggaran itu berasal dari dana alokasi umum (DAU).
Sayangnya, meski diplot dana besar, Pemkab Sragen bingung menggunakannya. Pasalnya anggaran pendidikan Rp40 miliar pada tahun ini saja tidak habis.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Kebijakan anggaran itu diungkapkan Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, dalam pidatonya hadapan para pejabat Pemkab di Hotel Front One Sragen, Sabtu (29/10/2022). Dia mengungkapkan mulai 2023, DAU Sragen dari Pemerintah Pusat sudah diplot sesuai bidang-bidangnya.
“Dengan anggaran yang sudah dipatok seperti itu maka inovasi yang lahir itu harus mengacu pada kebijakan anggaran tersebut. Kalau ingin inovasi yang bisa dibiayai dengan dana yang luwes maka hanya bisa mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD),” jelas Yuni.
Baca Juga: Bupati Karanganyar Putuskan Tak Terapkan Pakaian Adat untuk Seragam Sekolah
Yuni mengungkapkan pernah ada usulan untuk pajak penghasilan aparatur sipil negara (ASN) tidak dipotongkan dari gaji ASN karena dalam aturannya dapat dibayarkan dari APBD. Begitu tahun nilai pajak penghasilan ASN totalnya Rp15 miliar, usulan itu ditolak Yuni.
“Seharusnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) itu dikurangi, malah minta pajaknya dibayar APBD. Saya bilang tidak boleh dan coret usulanmu itu. Saya tidak populer tidak apa-apa,” jelas Yuni yang disambut tepukan tangan audiens.
Ia mengtakan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sudah ditentukan pemerintah pusat. Kepala daerah sekarang tidak bisa mengotak-atik anggarannya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, mengungkapkan tantangan bidang pendidikan di Sragen adalah bagaimana memperbaiki kualitas sekolah. Baik dari segi infrastruktur dan sumber daya manusianya.
Baca Juga: 31 Inovasi Pejabat Sragen Diluncurkan, Namanya Unik-Unik, Ini Daftarnya
“Inovasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen tentang digitalisasi sekolah bisa diterapkan di semua sekolah dengan menggunakan anggaran Rp90 miliar itu,” jelasnya.
Sementara anggaran kesehatan Rp22 miliar, sambung Sekda, difokuskan untuk tiga hal. Yakni penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu (AKI), serta angka kematian bayi/balita (AKB). Sementara untuk alokasi anggaran infrastruktur, jelas dia, masih diprioritaskan untuk jalan.
“Dengan alokasi yang sudah dipatok dari pusat itu maka daerah harus membuat terobosan supaya kebijakan program tidak stagnan dengan melakukan kegiatan rutin saja. Inovasi yang lahir dari para ASN ini menjadi terobosan baru untuk mengefisiensi kinerja, sistem kontrol jalan, dan seterusnya,” ujarnya.