SOLOPOS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). (Antara/Puspa Perwitasari)

Solopos.com, JAKARTA -- Alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) membengkak menjadi Rp695,2 triliun atau hampir Rp700 triliun.

Nilai anggaran itu naik sekitar Rp18 triliun dari alokasi semula Rp677,2 triliun. Anggaran Rp677,2 triliun ini pun sudah mengalami dua kali revisi dan setiap revisi selalu meningkat.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Data Kementerian Keuangan menunjukkan peningkatan anggaran pemulihan ekonomi terbesar terjadi pada anggaran untuk pembiayaan korporasi yang berubah menjadi Rp53,57 triliun.

Yan Vellia Unggah Video Istri Pertama Didi Kempot, Ada Apa?

Dengan perubahan tersebut pos struktur anggaran menjadi Rp87,55 triliun untuk kesehatan dan untuk perlindungan sosial Rp203,9 triliun.

Selanjutnya, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 trilun, dan sektoral/pemerintah daerah Rp106,11 triliun.

"Situasi terus bergerak, jadi program ini ada dinamikanya," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Selasa (16/6/2020), seperti dikutip Bisnis.com.

Profil Bintang Emon: Berawal Jadi Komika, Main Film, hingga Viral Lewat Konten #DPO

Kredit Modal Kerja bagi Korporasi

Salah satu pembengkakan alokasi anggaran pemulihan ekonomi ini akan digunakan untuk pemberian kredit modal kerja bagi korporasi.

Skema ini juga untuk mengakomodasi persoalan-persoalan yang dialami dunia usaha terutama korporasi sesuai dengan masukan dari masing-masing sektor.

"Jadi kami akan melihat dunia usaha, perbankan lembaga keuangan bank nonbank, kita lihat sektor mana yang terkena," tegasnya.

Heboh Babi Hutan Aneh di Banyumas: Kakinya Berjari, Suka Makan Nasi dan Minum Kopi

Anggaran pemulihan ekonomi telah ditingkatkan sebanyak dua kali sebelumnya. Bulan lalu, anggaran itu naik hingga 2 kali lipat menjadi Rp641,12 triliun dari Rp318,09 triliun. Kemudian, anggaran ini ditambah lagi menjadi Rp677,2 triliun dari Rp641,12 triliun.

Sebelum kenaikan kali ini, anggaran pemulihan ekonomi yang terlalu besar telah mendapat banyak kritik. Salah satunya datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK mengingatkan pemerintah cermat mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi. BPK menyebut ada risiko anggaran ini mengulang skandal BLBI dan Bank Century.

BPK: Hati-Hati Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional bisa Jadi Century Jilid II

Jangan Mengulang Kasus Bank Century

BPK telah mengidentifikasi beberapa risiko terkait penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 tersebut. Potensi risiko itu, jika tidak ditangani sejak awal, bisa menyebabkan kondisi seperti kasus BLBI dan Bank Century.

Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, mengungkapkan pemerintah tidak melakukan sejumlah mitigasi awal sehingga angka yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 selalu membengkak.

Duh! Keluarga Jemput Paksa Belasan Pasien Covid-19 di Blora

"Ini tampaknya yang terjadi sekarang. Angka yang dibutuhkan sekarang terus meningkat karena tidak memitigasi terlebih dahulu," kata Agus Joko dalam seminar daring, Selasa (9/6/2020), seperti dikutip Bisnis.com.

Dia menambahkan berpijak dari kasus BLBI dan Bank Century, misalnya, pemerintah tidak mempertimbangkan antara beban sebenarnya dengan kebutuhan bailout.

Sehingga, jika melihat kasus Century, kebutuhan yang seharusnya hanya Rp670 miliar, saat pelaksanaan menjadi Rp7 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya