Anggaran Naik, Dewan Makin Malas

Ilustrasi/dok

JOGJA—Kinerja anggota Dewan makin menurun menjelang setahun berakhirnya masa bhakti. Ironisnya, anggaran yang dialokasikan untuk wakil rakyat justru meningkat.
Semakin menurunnya kinerja anggota DPRD itu salah satunya mereka sibuk berpolitik, karena Pemilu 2014 tinggal sebentar lagi.

Promosi Era Emas SEA Games 1991 dan Cerita Fachri Kabur dari Timnas

Di antara para calon legislatif (caleg) yang bakal berlaga di 2014 itu tak lain para anggota Dewan yang masih duduk di DPRD. Lantaran sibuk berpolitik, tugas mereka sebagai wakil rakyat kerap telantar.

Di DPRD Kota Jogja, buruknya kinerja wakil rakyat sudah terlihat di awal tahun. Pada rapat paripurna yang dijadwalkan Senin (14/1/2013) lalu, sebanyak 27 dari total 40 anggota Dewan mangkir. Alhasil, sidang paripurna yang dihadiri Walikota Jogja, Haryadi Suyuti itu batal lantaran tak memenuhi kuorum.

Salah satu staf di Bagian Persidangan DPRD Kota Jogja yang tak mau disebut namanya mengungkapkan, bukan hal baru bila anggota Dewan sering mangkir alias tak hadir rapat saat musim politik seperti sekarang. Tak hanya rapat paripurna, rapat komisi atau fraksi kondisinya tak jauh beda.

“Sama saja, enggak cuma rapat paripurna. Kalau sudah masuk di tahun-tahun politik itu memang begitu keadaannya, tahun-tahun dulu juga begitu,” ungkap sumber itu, Rabu (16/1/2013).

Ia yakin, kasus mangkirnya angota Dewan dari kewajibanya seperti sidang paripurna Senin lalu ke depan bakal terulang. Apalagi, mulai April mendatang daftar nama calon legislatif sudah dipastikan, sehingga proses kampanye sudah dapat berjalan. “Kalau sekarang ini mereka baru sibuk urus pendaftaran, tapi nanti kalau sudah kampanye lebih sibuk lagi,” tuturnya.

Padahal pekerjaan rumah yang ditanggung DPRD Kota tahun ini cukup berat. Ada 36 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang harus diselesaikan tahun ini. Artinya setiap bulan rata-rata harus ada tiga Raperda yang selesai. Padahal hingga saat ini belum ada satu pun Raperda yang dibahas karena masih menyesuaikan keperluan administrasi dan anggaran.

Adapun jumlah 36 Raperda itu melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding tahun lalu. Pada 2012 lalu, DPRD Kota hanya mampu menyelesaikan 15 dari target 18 Raperda.
Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Jogja, Bambang Anjar Jalumurti berjanji bakal mengawasi kerja Dewan di tahun politik ini. “Salah satu upayanya yaitu memberi surat imbauan ke fraksi-fraksi supaya kinerja Dewan dapat maksimal di tahun ini,” katanya.

Pantauan Harian Jogja Rabu (16/1/2013) siang, gedung DPRD Kota tampak lengang kendati jam kerja belum berakhir. Ruang rapat seperti komisi dan alat kelengkapan Dewan lainnya kosong.

Kondisi yang sama terjadi di DPRD Sleman. Sejak pagi kantor wakil rakyat ini nampak sepi. Hanya ruang Fraksi PAN yang diisi dua anggota. Menurut Ketua Fraksi PAN, Nur Hidayat ruang fraksi memang sering lengang. Meskipun demikian biasanya anggota DPRD Sleman melakukan kegiatan di ruang komisi. “Biasa kalau ruang fraksi pada lengang. Biasanya mereka berada di ruang komisi atau ruang pimpinan Dewan,” jelas Hidayat.

Anehnya, kunjungan kerja wakil rakyat justru tidak berkurang. Waktu efektif kerja Dewan pada 2013 tercatat 172 hari, namun untuk perjalanan dinas ada 103 hari. Adapun dana untuk anggaran perjalan dinas mencapai Rp7 miliar dari total seluruh anggaran mencapai Rp14 miliar.
Rekomendari Gubernur DIY soal pemangkasan anggaran pun tidak digubris. Padahal orang nomor satu di Pemprov DIY itu meminta anggaran dan perjalanan dinas DPRD Sleman dikurangi setengahnya.

Ketua Banggar DPRD Sleman, Rohman Agus Sukamta menjelaskan pihaknya telah mengurangi waktu kunker sampai 35%. Dan anggaran akan dikurangi menjadi Rp 6,2 miliar. “Sudah dipastikan anggaran berkurang Rp800 juta,” jelasnya.

Padahal seharusnya anggaran kunker DPRD Sleman dikurangi Rp3,5 miliar. Sebab anggaran awal kunker Dewan ini mencapai Rp7.039 miliar. Bukan hanya masalah kunker dan lengangnya kantor. Pada 2012 silam banyak pembahasan raperda dilimpahkan ke 2013 ini. Setidaknya dari 26 raperda yang masuk, hanya 11 yang ditetapkan sebagai perda, sisanya menjadi prolegda pada 2013.