Anggaran Khusus untuk 21.000 Anak Yatim Piatu Akibat Covid-19

Solopos.com, JAKARTA — Sedikitnya 21.000 anak menjadi yatim piatu karena kehilangan orangtua akibat Covid-19.

Fakta ini membuat pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk mereka.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, Rabu (15/9/2021) sore, anggaran itu ditangani Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Baca Juga: Update Covid-19 Indonesia Hari Ini: Kasus Positif Bertambah 3.948 Orang 

“Sudah disiapkan Menko PMK,” ujar Presiden seperti dikutip Bisnis.

Selain dalam bentuk santunan, bantuan bagi anak-anak yatim piatu tersebut akan disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Femmy Eka Kartika Putri, mengatakan saat ini pemerintah menggodok data anak-anak yang ditinggalkan orang tua akibat Covid-19.

8.396 Anak

Femmy mengatakan sebetulnya pemerintah melalui Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial masing-masing sudah melakukan pendataan anak-anak yang menjadi yatim akibat Covid-19.

Dia menerangkan, Kementerian PPPA sudah melakukan pendataan melalui aplikasi dan per 25 Agustus sudah terdata sekitar 8.396 anak yatim akibat Covid-19.

Baca Juga: Polsek Kartasura Bantu Keluarga yang Tidur di Gerobak Wedangan 

Sementara Kemensos melalui Dirjen Rehabsos sudah mendata by name by adress anak-anak yatim akibat Covid-19.

Saat ini sudah terdata sebanyak 8.274 anak. Data tersebut masih berfluktuatif dan terus berkembang.

Femmy memaparkan, Kementerian dan Lembaga terkait juga sudah menindaklanjuti masalah pendataan.

Seluruh Provinsi

Seperti misalnya Kementerian PPPA sudah berkoordinasi dengan Dinas PPPA di seluruh provinsi untuk melakukan pendataan anak-anak yatim.

Sementara Kemensos juga sudah meminta kepada pemerintah provinsi untuk mendata anak-anak yatim secara berjenjang, mulai dari tingkat bawah di kelurahan atau desa sampai kabupaten dan kota.

Femmy menjelaskan, untuk pendataan ini diperlukan sinergi dan koordinasi yang berkesinambungan antar Kementerian dan Lembaga.

Tumpang Tindih

Hal itu menurutnya agar tidak ada data yang tumpang tindih.

Selain itu, diperlukan sinkronisasi dengan data Disdukcapil Kemendagri agar data-data anak juga berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bisa mendapatkan perhatian khusus dan skema bantuan sosial pemerintah.

“Pada saat ini yang menjadi perhatian Presiden dan masyarakat umum adalah anak-anak yang orangtuanya meninggal karena Covid yang sangat membutuhkan bantuan dari negara dan pemerintah,” kata Femmy dikutip dari laman resmi Kemenko.