SOLOPOS.COM - Ilustrasi APBD. (Harian Jogja-Dok.)

Anggaran Daerah, Pemkot dinilai lamban serahkan KUA PPAS RAPBD 2016.

Solopos.com, SOLO–DPRD Solo menyoroti lambatnya Pemkot dalam menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2016. Legislator khawatir keterlambatan tersebut akan berpengaruh pada pembahasan APBD tahun depan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Abdullah A.A. menyayangkan Pemkot yang tak kunjung mengumpulkan KUA-PPAS sebagai prasyarat pembahasan RAPBD 2016. Padahal merujuk Permendagri No.52/2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, KUA-PPAS mestinya masuk ke meja DPRD 15 Juni.

“Ada kekecewaan terhadap lambatnya progress dari Pemkot. Apakah pemerintah tidak memikirkan kendala di bawah [rakyat] sebagai efek dari lambatnya perencanaan,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD, Rabu (5/8/2015).

Keterlambatan tersebut membuat legislator khawatir APBD 2016 tidak bisa ditetapkan tepat waktu. Akibatnya masyarakat Solo terancam menerima imbas berupa pemotongan sejumlah dana dari pemerintah pusat. Abdullah mengatakan molornya penyampaian KUA-PPAS juga berdampak pada kualitas pembahasan RAPBD.

“Kalau kemarin [KUA-PPAS] diajukan tepat waktu, masih ada kesempatan lebih untuk wali kota lama ikut membahas. Keterlambatan ini sudah disampaikan pada pimpinan dewan agar disikapi,” kata politikus Partai Hanura tersebut.
Kekosongan agenda pembahasan anggaran ini membuat para anggota Banggar leluasa nglencer ke Denpasar, Bali. Dalam studi banding selama tiga hari, Rabu-Jumat (5-7/8/2015) tersebut, hanya ada beberapa anggota banggar yang tidak ikut serta seperti Honda Hendarto (bukan Ketua Banggar seperti diberitakan sebelumnya), Supriyanto dan Al Amin.
Wakil Ketua Banggar, Abdul Ghofar Ismail, menilai keterlambatan penyerahan KUA-PPAS sejauh ini masih dalam tahap wajar. Ghofar menyebut penguluran penyampaian KUA-PPAS yang digodok tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) justru memberi sejumlah keuntungan. “Kalau KUA-PPAS selesai Juli misalnya, Pemkot malah bisa kerepotan untuk memasukkan pos bantuan yang datang belakangan. Setelah dokumen jadi mestinya tidak bisa menyusulkan anggaran lagi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya