Amien Rais Ingin PAN Tinggalkan Koalisi Jokowi, Nasdem Sebut Percuma

Saran Amien Rais agar PAN meninggalkan koalisi Jokowi ditanggapi dingin oleh Nasdem.

Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago memuji sikap Amien Rais yang menginginkan Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari koalisi pemerintah. Saat ini, posisi Amien Rais di PAN adalah Ketua Dewan Kehormatan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saya kira bagus tuh sarannya,” kata Irma kepada Okezone, Jumat (3/11/2017).

Menurut Irma, percuma bila PAN bergabung dengan koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, setiap kebijakan pemerintah selalu ditentang PAN. “Untuk apa gabung dengan pemerintah jika semua keputusan yang diambil [pemerintah] oposisi,” jelasnya.

Irma yakin keluarnya partai berlambang matahari itu dari koalisi pemerintah tidak akan berdampak apapun. “Dampak apa? Toh selama ini enggak dukung pemerintah meski di dalam?” tukas anggota Komisi IX DPR itu.

Sebelumnya, Amien Rais melontarkan pernyataan agar PAN keluar dari koalisi pada Kamis (2/11/2017). Ia membenarkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atas sikap PAN yang menolak penerbitan Perppu No. 2/2017 yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Baca juga: PAN Tolak Perppu Ormas, Wapres JK Anggap Tidak Etis.

Padahal, PAN tergabung sebagai koalisi pemerintah. Sehingga, Amien pun menyarankan PAN hengkang dari koalisi pemerintah agar tidak jadi beban sejarah mendukung rezim yang dinilai pro pemodal. Sebab, PAN lahir dari rahim reformasi yang seharusnya pro rakyat.

“Yang betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar karena akan jadi beban sejarah,” ujar Amien di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017).

PAN menjadi satu-satunya partai koalisi pemerintah yang berbeda pendapat dalam voting pengesahan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang di DPR. PAN menolaknya bersama dua fraksi di luar pemerintah, Gerindra, dan PKS.

Menanggapi hal tersebut, Jusuf Kalla menilai langkah PAN tersebut tidak etis secara politik. “Kurang etis lah ya itu. Tapi, itu hak demokrasi masing-masing,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (31/10/2017).