Alokasi Dipangkas, Harga Pupuk Bersubsidi di Klaten Malah Naik

Solopos.com, KLATEN – Alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Klaten pada 2021 berkurang dibandingkan alokasi tahun lalu. Selain berkurang, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi naik.

Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) Klaten, Widiyanti, mengatakan Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) sudah mengeluarkan rekomendasi kebutuhan pupuk di tingkat kecamatan hingga kabupaten termasuk Klaten.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Rekomendasi itu sudah dimasukkan dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) sebagai sistem untuk pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi di Klaten.

"Untuk urea itu kebutuhannya menjadi 100-150 kg/ha padahal sebelumnya 250 kg/ha. Sementara, untuk jenis NPK 275 kg/ha, hampir sama dengan sebelumnya. Untuk jenis SP36 dan ZA ada, tetapi juga menurun," jelas dia saat ditemui wartawan di Pendopo Pemkab Klaten, Senin (4/1/2021).

Warga Karanganyar Edarkan Pupuk Palsu di Wonogiri, Langsung Dicokok Polisi

Hal itu membuat usulan pupuk bersubsidi di Klaten oleh DPKPP melalui sistem e-RDKK berkurang jika dibandingkan usulan tahun lalu. Widiyanti mencontohkan seperti pengajuan pupuk bersubsidi jenis urea. Pada 2020, DPKPP bisa mengusulkan pengajuan sekitar 28.000 ton untuk kebutuhan setahun. Sementara, pada 2021 hanya bisa mengusulkan sekitar 17.000 ton urea bersubsidi.

Berkaca pada kuota 2020, petani di Klaten sempat mengeluhkan minimnya ketersediaan pupuk bersubsidi terutama jenis urea. Pasalnya, dari usulan 28.000 ton, Klaten hanya menerima 22.000 ton urea bersubsidi. Kemudian ditambah lagi sekitar Oktober 2020 menjadi 27.000 ton. "Itu saja sudah banyak yang protes pupuk langka," kata Widiyanti.

Sementara itu, untuk jenis ZA, DPKPP hanya bisa mengajukan usulan 1.654,657 ton pada e-RDKK 2021. Jumlah ajuan itu hanya untuk kebutuhan di 14 kecamatan. Untuk jenis SP36, pengajuan pupuk bersubsidi sesuai e-RDKK 2021 sebanyak 304,277 ton. Jumlah itu untuk memenuhi kebutuhan di 10 kecamatan.

Kendaraan Bermotor Parkir di Jalur Sepeda, Langsung Gembok Roda

Pupuk Nonsubsidi

Widiyanti menuturkan DPKPP tak bisa menambah jumlah pengajuan usulan. Pasalnya, pengajuan dilakukan melalui sistem e-RDKK yang sudah ditentukan Kementan. Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pupuk bersubsidi di Klaten, distributor pupuk diminta menambah pasokan pupuk nonsubsidi di kios pupuk lengkap (KPL). Hal ini untuk menjaga kebutuhan pupuk para petani.

"Kalau nanti dipertengahan jalan kurang, kami segera ajukan penambahan kuota pupuk bersubsidi," jelas dia.

Selain menurunya kuota, harga pupuk bersubsidi di Klaten mengalami kenaikan. Hal itu mengacu pada Permentan No 49/2020. HET pupuk urea bersubsidi dari sebelumnya Rp1.800/kg menjadi Rp2.250/kg. NPK bersubsidi tidak naik atau Rp2.300/kg. Sementara jenis SP36 dari Rp2.000/kg sekarang menjadi Rp2.400/kg dan Za Rp1400/kg sekarang Rp1700/kg. HET untuk jenis organik naik dari Rp500/kg menjadi Rp800/kg.

Wali Kota Solo: Sekolah Boleh Buka Jika Kasus Baru Covid-19 Kurang dari 10

Widiyanti menjelaskan DPKPP baru menerima informasi menurunnya jumlah kuota pupuk bersubsidi di Klaten serta kenaikan harga pada akhir Desember 2020. "Kami segera buatkan surat dan sosialisasikan ke petani di Klaten," jelas dia.

Soal kemungkinan subsidi pupuk menggunakan dana APBD, Widiyanti mengatakan sulit dilakukan lantaran kemampuan keuangan daerah terbatas. "Kami sudah hitung-hitung, kalau daerah menanggung subsidi pupuk kebutuhannya Rp200 miliar per tahun," ungkap dia.