Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
 Mahasiswa menempelkan poster saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Pengunjuk rasa yang berasal dari berbagai universitas tersebut menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). (Antara/M. Risyal Hidayat)
Espos Plus News

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Menolak Simplifikasi Hanya 14 Masalah

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak simplifikasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan hanya berhenti pada 14 persoalan krusial yang diinventarisasi pemerintah bersama DPR.

Solopos.com, SOLO – Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak simplifikasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan hanya berhenti pada 14 persoalan krusial yang diinventarisasi pemerintah bersama DPR.

Aliansi menilai masih banyak masalah dalam RKUHP di luar 14 hal krusial versi DPR dan pemerintah itu. DPR akan menyelesaikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna pada Juli 2022.

Berita Terpopular
Indeks Berita
Part of Solopos.com
Punya akun? Silahkan login
Daftar sekarang...
Support - FaQ
Privacy Policy
Tentang Kami
Kontak Kami
Night Mode