Aktivitas Masyarakat di Kantor Justru Naik, PPKM Darurat di Jateng Kurang Efektif

Hasi riset UGM Yogyakarta menyebutkan PPKM Darurat di Jawa tengah belum berjalan efektif.
Aktivitas Masyarakat di Kantor Justru Naik, PPKM Darurat di Jateng Kurang Efektif

Solopos.com, SOLO — Jawa Tengah (Jateng) disebut menjadi salah satu provinsi di Pula Jawa kurang berhasil mengurangi mobilitas warganya selama PPKM Darurat. Efektifitas PPKM Darurat paling terlihat di Jawa Timur (Jatim).

Hal ini tercermin dari hasil riset Institute For Policy Development, Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (DMKP) Fisipol UGM Yogyakarta, berjudul ‘Catatan Setengah Jalan PPKM Darurat’ yang dipublikasikan pada Kamis, (15/7/2021).

Mengutip situs ugm.ac.id, Jumat (16/7/2021), hasil riset itu menunjukkan PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021 memang berhasil mengurang aktivitas masyarakat di ruang publik. Namun jika diperinci per provinsi, hasilnya akan sangat variatif. Dari situ terihat efektivitas PPKM di Jateng masih sangat rendah.

Baca Juga: 33 Pasar di Kabupaten Semarang Ditutup, Pedagang Hanya Pasrah

Salah satu dari tim peneliti, Cahyani Widi, mengungkapkan di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten, PPKM Darurat hanya berhasil meningkatkan aktivitas masyarakat di area rumah sebanyak kurang dari 1%. Di Jatim angkanya bisa sampai 2,71%.

“Alhasil, PPKM Darurat terlihat berjalan kurang efektif di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya,” tutur Widi.

Rapor merah Jateng bukan hanya pada minimnya peningkatan aktivitas masyarakat di area rumah. Namun juga pada tingkat aktivitas masyarakat di kantor. PPKM Darurat seharusnya membuat aktivitas masyarakat di kantor menurun. Di Jateng yang terjadi justru sebaliknya yakni aktivitas masyarakat di kantor meningkat sebesar 0,57%.

Baca Juga: Petani Tembakau di Temanggung Divaksin Covid-19, Ganjar Doakan Ini

Riset big data oleh UGM ini menggunakan sumber data dari google mobility, google trend, serta dari machine learning: similarweb.

Di Yogyakarta, penurunan mobilitas masyarakat di area retail dan rekreasi memang cukup signifikan. Namun, mobilitas masyarakat di area taman justru mengalami peningkatan. Peningkatan mobilitas masyarakat di area taman ini diketahui terjadi juga di wilayah DKI Jakarta.

Rekomendasi

Dari hasil temuan itu, salah satu anggota lain dari tim peneliti UGM, Media Wahyudi Askar, memberikan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi pertama, pemerintah perlu terus menyiapkan penambahan tempat tidur, posko, tenda, gedung darurat, ataupun selter.

Kedua, pemerintah juga perlu menggunakan sistem rujukan bertingkat antar fasilitas kesehatan (rumah sakit dan selter) yang berbasis pada tingkat gejala pasien. Sehingga penumpukan pasien di fasilitas kesehatan dapat diminalkan. Ketiga membatasi arus masuk bagi orang dari luar negeri.

Baca Juga: Mobilitas Warga Salatiga Turun 23,98% Selama PPKM Darurat

Keempat mengoptimalkan kebijakan Work From Home (WFH) dan pembatasan mobilitas masyarakat di luar rumah, terutama di Bali. Kelima, pemerintah juga perlu memastikan distribusi tabung oksigen di seluruh fasilitas kesehatan terkendali dengan baik dan merata.

“Tadi pagi pemerintah melakukan konferensi pers, Bapak Luhut Pandjaitan, dan sudah diberikan catatan-catatan. Tapi memang yang perlu kami sampaikan disini adalah kondisi di lapangan jauh lebih kompleks dan rumit dari apa yang dipaparkan oleh pemerintah,” pungkas Media yang juga dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM.


Promo & Events
Berita Terkait
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago