Solopos.com, SOLO—Persoalan sebaran tenaga medis yang tidak merata, bukan disebabkan para dokter itu tidak mau pergi ke daerah terpencil, namun karena minimnya insentif dari pemerintah untuk biaya hidup.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua 1 Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Ari Fahrial Syam, ketika jumpa pers di Auditorium Fakultas Kedokteran UNS, Minggu (29/1/2023).
Promosi Beli Emas Bonus Mobil, Pegadaian Serahkan Reward Mobil Brio untuk Nasabah Loyal
“Masalahnya bukan dokter itu tidak mau ke daerah, tapi memang tidak difasilitasi untuk pergi. Itu masalahnya,” kata Ari.
Dia menyebut para dokter bukan berarti minim motivasi untuk pergi ke daerah-daerah terpencil, melainkan mereka mau mengabdi kepada masyarakat.
“Bahwa motivasi mereka mau menjadi dokter kan mengabdi kepada masyarakat. Kita bicara soal bersedia ditempatkan di mana saja,” kata dia.
Pemerintah harus mau menjamin kehidupan dokter jika memang perlu dikirim ke luar Jawa. “Kalau tadi dibandingkan dengan TNI/Polri, kalau itu kan memang menjadi pegawai negeri, artinya apa, hidupnya dijamin, bahkan sampai pensiun juga dijamin,” ujar dia.
Hal ini untuk menjamin kelancaran tugas dan tanggung jawab seorang dokter di wilayah yang memang minim akses kesehatan. “Memang sebenarnya dokter itu sejatinya ketika memang dalam tanda kutip diwajibkan [bertugas ke daerah luar Jawa], maka harus ada jaminan pemerintah di situ,” imbuh dia.
Dia bercerita ketika dikirim ke luar Jawa pemerintah setempat menyediakan mobil dinas untuk keliling ke puskesmas, rumah dinas, dan tunjangan lain.
“Kalau pemerintah itu konsen, mau membiayai maka saya rasa itu [dokter dikirim ke daerah terpencil] bisa terpenuh,” kata dia.
Namun, dia menyebut tidak semua daerah mampu memberikan insentif dan tunjangan untuk dokter. Ini menjadi masalah, terutama jika dokter harus mengeluarkan biaya sendiri.
“Masalahnya adalah insentif di daerah ini macam-macam, kalau memang artinya pemerintah menjamin dapat kendaraan dinas, dapat rumah dinas saya rasa itu dokter akan bersedia. Tapi kalau disuruh datang dengan ongkos sendiri ya sudah pasti sulit,” tutur dia.
Sebab dokter di daerah, kata dia, hampir tidak mungkin membuka praktek secara mandiri. Hal ini dikarenakan sistem jaminan kesehatan yang memungkinkan masyarakat berobat gratis di puskesmas.
“Kalau dulu belum ada [BPJS], jadi orang mau berobat ke saya karena belum ada BPJS. Ke saya bayar, ke puskesmas juga bayar. Jadi sebenarnya dokter itu tidak bisa praktek kalau di daerah,” ujar dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
