Aduh, Banyak Pejabat di Bantul Tak Paham Gender

Ilustrasi/dok

BANTUL—Pemahaman pejabat di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bantul terhadap pengarus utamaan gender (PUG) dan perlindungan anak masih kurang.

Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!

Kepala Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKKPPKB) Bantul, Djoko Sulasno mengungkapkan, selama 2012, program-program PUG dan perlindungan anak sudah banyak dilakukan. Namun dari segi hasil belum terlihat memuaskan. Program-program tersebut pun dinilai masih kurang optimal.

“Banyak program yang sudah terlaksana tetapi dampak dan keberhasilannya masih perlu ditingkatkan. Makanya kami melakukan advokasi dengan pejabat di semua SKPD yang ada untuk me-refresh kembali agar program 2013 bisa lebih berdampak,” ucap dia saat ditemui seusai acara advokasi di Ros In Hotel, Selasa (5/2/2013).

Djoko mengungkapkan, saat ini di semua SKPD telah menganggarkan dana untuk program PUG dan perlindungan anak. Hanya saja penggunaan anggaran tersebut dinilai belum begitu tepat sasaran. Hal itu salah satunya dikarenakan pejabat di SKPD terkait masih kurang memahami sepenuhnya tentang permasalahan tersebut. Pergantian pejabat yang menangani program tersebut juga sering menyulitkan pengoptimalan program.

Sementara, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY, Sari Murti W menegaskan, pemenuhan hak-hak anak baik laki-laki maupun perempuan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi gender. Pemenuhan tersebut bisa dilakukan oleh berbagai dinas yang ada. Kebijakan di suatu dinas bisa jadi membawa implikasi lain di luar tugas dinas itu. Dia mengajak pejabat di SKPD untuk berperan merumuskan kebijakan dan program terkait perlindungan perempuan dan anak.

“Dinas pendidikan contohnya, dengan menerapkan wajib belajar 12 tahun itu bisa meningkatkan SDM dan di lain sisi bisa menyelesaikan permasalahan lain, yaitu mencegah pernikahan dini,” tandas dia.