Adil dalam Pikiran dan Perbuatan

Esai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 27 April 2022, ditulis oleh Syifaul Arifin, jurnalis Solopos.
SHARE
Adil dalam Pikiran dan Perbuatan
SOLOPOS.COM - Syifaul Arifin (Istimewa/Dokumen pribadi)

Solopos.com, SOLO — Selamat datang tahun politik. Resminya sih 2024. Akan tetapi dua tahun sebelumnya, suhu politik mulai panas. Ini ditandai dengan makin banyaknya lembaga survei menyajikan hasil sigi kecenderungan warga memilih calon presiden hingga menakar elektabilitasnya.

Lalu tokoh politik makin aktif mendatangi konstituen. Bagi-bagi sembako. Cara lainnya adalah memasang wajah di baliho. Semakin banyak kita temui wajah politikus yang tersenyum manis di pinggir jalan, itu tanda pemilu makin dekat. Saat menjelang Lebaran seperti sekarang, wajahnya nampang dengan tulisan “Selamat Lebaran, Mohon Maaf Lahir dan Batin”.

PromosiTop! Bos Tokopedia Masuk List Most Extraordinary Women Business Leader

Akan tetapi tahun politik tak cukup diwarnai itu. Manuver politik untuk mengunggulkan kawan dan menjegal lawan makin santer. Salah satunya melalui narasi yang dikembangkan di media sosial. Media sosial beberapa tahun belakangan ini cukup efektif untuk menggalang dukungan dan menyerang kubu lawan.

Sejak pekan lalu, ramai di Twitter cuitan yang menyerang Tsamara Amany yang mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Bukan soal mundurnya, tetapi tudingan rasis dari netizen kepadanya. Ada netizen yang mengaitkannya dengan SARA karena dia keturunan Arab. Gara-gara dia mundur dari PSI, dia di-bully.

Baca juga: Ade Armando Laporkan Politikus PAN Eddy Soeparno ke Polisi

Kemudian netizen ramai lagi menggunakan dua istilah yang muncul sejak pemilu presiden (pilpres) sebelumnya, yaitu cebong-kampret atau kadrun-cebong. Mohon maaf, sebenarnya saya tidak suka menggunakan dua kata itu tetapi terpaksa untuk menggambarkan secara jelas fenomena di masyarakat.

Jadi, indikator lain tahun politik sudah dekat adalah makin seringnya istilah-istilah itu dinisbahkan kepada lawan politik. Yang melakukan dua kubu juga. Sebelumnya, yang memilih Jokowi dianggap cebong, yang tak tak suka Jokowi disebut kadrun.

Demokrasi di Indonesia memang masih pada taraf rendah ketika sebagian orang menggunakan nama hewan untuk menyerang kubu lawan. Tak ada penghormatan sama sekali kepada orang yang berbeda pendapat. Tak ada ruang bagi yang memiliki pemikiran dan pilihan politik berbeda.

Seakan orang Indonesia itu terdiri atas dua kubu itu, kalau bukan cebong berarti kadrun. Segregasi atau pemisahan sosial seakan hanya terdiri atas dua kategori itu. Saya sering menyebut segregasi sosial dan politik seperti itu adalah residu Pilpres 2014 dan 2019 yang betul-betul menjerumuskan rakyat ke dalam jurang konflik yang dalam.

Baca juga: Ketua PSI Menilai Pasal Penghinaan Presiden Tidak Dibutuhkan

Padahal preferensi politik masyarakat Indonesia tidak bisa dibagi menjadi dua tadi, cebong dan kadrun. Yang menggunakan identitas keislaman disebut kadrun, lawannya yaitu kelompok nasionalis disebut cebong. Padahal di kubu pendukung banyak yang muslim termasuk Jokowi. Padahal di kubu yang anti-Jokowi banyak kalangan nasionalis juga.

Kalau demikian, kita terjebak seperti pendapat Clifford Geertz soal struktur sosial masyarakat Jawa yang dibagi menjadi tiga, yaitu santri yang kebanyakan berdagang di pasar, abangan yang bekerja sebagai petani, dan priyayi yang memegang jabatan pemerintahan. Pendapat itu sudah banyak dikritik karena masyarakat Jawa tak melulu tiga itu. Banyak juga santri yang duduk di birokrasi. Ada pula pedagang yang tergolong abangan. Warga perkotaan yang abangan juga banyak.

Demikian juga saat Ade Armando dipukuli beberapa demonstrans beberapa waktu lalu. Masyarakat terbelah, ada yang mengecam, ada yang nyukurke. Kesannya adalah yang mengecam penganiayaan Ade Armando itu kelompok cebong, sedangkan yang nyukurke itu kadrun.

Padahal nyatanya tidak demikian. Banyak yang selama ini berada di kubu pengkritik Jokowi mengecam penganiayaan itu. Aksi main hakim sendiri bukan cara yang benar.

Tapi ya bagaimana lagi, segregasi di masyarakat sudah sedemikian parah. Orang memandang sesuatu secara hitam putih. Dalam kasus Zionisme misalnya. Ada anggapan setiap Yahudi pasti pendukung Zionisme yang mengangkangi tanah Palestina. Tidak selalu demikian, Bestie!

Banyak orang Yahudi yang menjadi pengkritik Israel yang menguasai tanah Palestina dan kekerasan terhadap warga di sana. Salah satunya adalah Noam Chomsky. Dia berdarah Yahudi. Ayahnya adalah ahli gramatika bahasa Ibrani. Tetapi Chomsky sering mengkritik politik Amerika Serikat dan Zionisme.

Baca Juga: Mengukur Urgensi Dana APBN untuk Proyek IKN

Melihat hal itu, penting untuk melihat kalimat yang dipakai novelis Pramoedya Ananta Toer bahwa “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan”. Tidak mudah berbuat adil dalam pikiran dan perbuatan. Dalam menghadapi peristiwa politik, kita harus adil melihatnya. Tak terpengaruh oleh ego dan “baju politik”.

Sekarang ini, orang cenderung menyukai informasi atau pendapat yang memperkuat keyakinan atau nilai-nilai mereka sebelumnya. Mereka mengabaikan bukti-bukti baru yang berbeda dengan keyakinannya. Itulah yang disebut bias konfirmasi (confirmation bias). Hal ini terjadi di medsos. Algoritma di medsos mengelompokkan orang berdasarkan hobi, kesukaan, hingga preferensi politik. Akhirnya pendukung “makan bubur diaduk” hanya bergaul dengan orang yang memiliki kesukaan sama. Dia tak mengalami perjumpaan dengan pendukung “makan bubur tak diaduk”. Akhirnya segregasi sosial makin dalam.

Kembali ke persoalan “adil dalam pikiran dan tindakan” serta mengabaikan ego “baju politik” dalam bersikap. Yang dialami Aryeh Neier menarik. Dia lahir pada 22 April 1937 di Berlin, Jerman dari keluarga Yahudi, mengungsi ke AS gara-gara Nazi.

Neier pernah menjadi Direktur Nasional American Civil Liberties Union (ACLU), sebuah organisasi yang memperjuangkan hak sipil pada 1970 hingga 1978. Saat menjadi direktur eksekutif, anggota ACLU menjadi 200.000. Dia mengalami dilema ketika harus mendukung Partai Sosialis Nasional Amerika, sebuah kelompok Neo-Nazi, melakukan aksi berbaris di Skokie, Illinois, AS. Padahal di Skokie terdapat sejumlah besar orang Yahudi dan korban Holocaust. Tetapi sebagai aktivis HAM, dia harus mendukung hak sipil warga termasuk kelompok Neo-Nazi. Alhasil, gara-gara dukungannya, 30.000 anggota ACLU mundur.

Neier tetap mendukung pawai Skokie dengan alasan kelompok minoritas perlu diberi hak berbicara, sementara warga Yahudi tetap terlindungi. Dia bersikap adil dalam pikiran sekaligus tindakan.

Esai ini telah diterbitkan di Koran Solopos edisi 27 April 2022, ditulis oleh Syifaul Arifin, jurnalis Solopos.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago