[x] close
Abraham Samad: Tak Adalagi OTT Sekelas Menteri Bila Novel Baswedan Cs Disingkirkan dari KPK
Solopos.com|news

Abraham Samad: Tak Adalagi OTT Sekelas Menteri Bila Novel Baswedan Cs Disingkirkan dari KPK

Abraham Samad khawatir tak ada penangkapan dan OTT pejabat kelas kakap bila penyidik seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan KPK.

Solopos.com, JAKARTA -- Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, mengkhawatirkan tidak akan ada lagi operasi tangkap tangan (OTT) pejabat sekelas menteri apabila Nover Baswedan dkk disingkirkan dari KPK.

Abraham mencium ada upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini berprestasi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). TWK ini merupakan bagian dari seleksi alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Sebagai informasi, ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK, termasuk Novel Baswedan.

"Sebenarnya kejadian hari ini polemik berita ketidaklulusan teman-teman kita dari hasil tes kebangsaan bukanlah ujug-ujug seperti yang ada sekarang ini. Menurut saya, ini ada semacam sebuah keinginan atau semacam skenario. Karena apa, sejak revisi UU di dalamnya kan salah satunya mengisyaratkan tentang mereka nanti pegawainya beralih menjadi ASN," kata Abraham dalam diskusi Polemik MNC Trijaya berjudul Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5/2021).

Baca Juga: Tak Lolos TWK, 75 Pegawai KPK Tengah Tangani Kasus-kasus Korupsi Besar

"Pada saat itu ada semacam tujuan menurut saya men-screening pegawai-pegawai KPK agar mungkin dimaksudnya yang diharapkan bisa lanjut menjadi pegawai KPK adalah orang-orang yang bisa dianggap tidak membahayakan pemberantasan korupsi," sambung dia.

Abraham menilai ada upaya menyingkirkan 75 orang ini karena mereka dianggap sosok yang tidak bisa dintervensi dalam memberantas korupsi. "Melihat dan membaca 75 orang yang dinyatakan tidak lulus, saya bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya? Apakah skenario ini memang ditujukan untuk menyingkirkan 75 orang ini?" tanya Abraham.

"Tes wawasan kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan menyingkirkan 75 orang ini. Kenapa ada dugaan begitu karena saya tahu persis bahwa 75 orang ini dikenal tanpa kompromi memberantas korupsi, tanpa pandang bulu, orang-orang yang kita harapkan masih bisa menjaga marwah KPK," sambung dia.

Pertanyaan Tak Relevan

Abraham mengatakan seharusnya ketidaklulusan di TWK bukan menjadi alasan menggugurkan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dia turut menilai ada pertanyaan-pertanyaan dalam TWK yang tidak relevan dan cenderung tidak transparan.

Baca Juga: TWK Alih Status Pegawai KPK Dinilai seperti Tes terhadap PKI

Abraham menjamin 75 orang yang dinyatakan tidak lulus TWK memiliki integritas dalam memberantas korupsi. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apakah masih ada OTT sekelas menteri apabila Novel Baswedan dan kawan-kawan tidak lagi berada di tubuh lembaga antirasuah tersebut.

"Kalau kita lihat karakter dan sikap mereka, mereka orang-orang yang tidak bisa diajak kompromi untuk melakukan hal-hal yang sikapnya tanda kutip, mereka tegak lurus, dan tetap menjaga marwah KPK," ungkapnya.

Sebanyak 75 dari 1.351 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus hal asesmen tes wawasan kebangsaan. Salah seorang di antaranya yang telah buka suara yaitu penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel sendiri heran karena selain dirinya ada nama-nama lain dari pegawai KPK yang gagal yang sebenarnya sudah terbukti kinerjanya.

Selain Novel, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono, juga masuk dalam gerbong pegawai yang tak lulus TWK. Ia menilai ada upaya untuk menyingkirkan mereka.

Baca Juga: Heboh Pertanyaan "Tak Biasa" dalam Seleksi ASN Pegawai KPK

Kemudian ada nama Yudi Purnomo selaku penyidik dan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK serta sejumlah nama lain yang merupakan pegawai KPK yang dijaring dari Indonesia Memanggil. Berikutnya ada penyidik Ambarita Damanik, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, penyelidik Riswin, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang, lalu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto.

Di sisi lain untuk menyebutkan nama-nama para pegawai itu, Ketua KPK Firli Bahuri masih menunggu surat keputusan keluar melalui Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa. Firli mengaku ingin menghormati hak asasi manusia dari para pegawai KPK itu.


Berita Terkait
Indeks Berita
Promo & Events
Terpopuler
Berita Terkini
Indeks

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago