SOLOPOS.COM - Anggota Komite HAM PBB (CCPR) yang berasal dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye, menyentil soal netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024. (UN Web TV)

Solopos.com, JAKARTA — Anggota Komite HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau CCPR yang berasal dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye, menyentil soal netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024.

Dilansir Antara, ia menyampaikannya dalam Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, 12 Maret lalu.

Promosi Program BRInita Sulap Lahan Sempit Jadi Urban Farming yang Produktif

Dalam pertemuan tersebut, Ndiaye mengajukan pertanyaan soal jaminan hak politik bagi warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024, dalam kaitannya dengan netralitas Presiden Jokowi dan pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai salah satu calon wakil presiden.

Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.

“Kampanye digelar setelah putusan di saat-saat terakhir yang mengubah syarat pencalonan, memungkinkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” kata dia dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV.

Ia kemudian mempertanyakan apa langkah-langkah yang diterapkan di Indonesia guna memastikan para pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pelaksanaan pemilu.

Ndiaye pun bertanya apakah pemerintah Indonesia sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut.

Tanggapan Indonesia

Delegasi Indonesia yang dipimpin Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat tidak menjawab pertanyaan Ndiaye, tetapi justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan delegasi Indonesia tidak sempat menanggapi pertanyaan yang dilontarkan

“Memang tidak sempat ditanggapi karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan,” kata Iqbal melalui pesan singkat, Senin (18/3/2024) ketika dimintai tanggapan Indonesia terkait kritik internasional tersebut.

Menurut dia, situasi demikian sering terjadi dalam dialog interaktif seperti pertemuan tersebut.

“ICCPR adalah pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan negara pihak, antara lain guna mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak,” tutur Iqbal.

Dia pun menegaskan bahwa Komite HAM itu, yang beranggotakan 18 ahli independen yang dipilih melalui pemungutan suara di PBB, tidak mewakili pemerintah maupun badan PBB tertentu.

“Kehadiran negara pihak dalam pertemuan tersebut bersifat sukarela. Kehadiran Indonesia merupakan bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik,” katanya.

“Secara umum, presentasi dan kehadiran Indonesia sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB,” ujar Iqbal, menambahkan.

Golkar Bela Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai netralitas Presiden Joko Widodo yang disinggung dalam Sidang Komite HAM PBB adalah hal yang biasa.

Menurut Airlangga yang juga menjabat Menko bidang Perekonomian itu, hampir semua presiden mempunyai partai sebagai kendaraan politiknya.

“Enggak ada tanggapan. Semua, hampir semua presiden punya partai. Lee Kuan Yew punya Partai PAP. Joe Biden dari Demokrat. Jadi itu biasa. Pak Jokowi partai-nya beda,” kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Airlangga menjelaskan bahwa pemimpin negara lainnya, seperti Mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew berasal dari Partai Aksi Rakyat yang dibentuknya.

Kemudian, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berasal dari Partai Demokrat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya