8% Dana Desa di Sragen Wajib Untuk PPKM Mikro

Pemerintah desa di Sragen wajib mengalokasikan anggaran 8% dari dana desa untuk PPKM berbasis mikro.
8% Dana Desa di Sragen Wajib Untuk PPKM Mikro
SOLOPOS.COM - Sejumlah warga Sragen Wetan, Sragen, berswadaya melakukan penyemprotan disinfektan untuk antisipasi persebaran kasus Covid-19, belum lama ini. (Istimewa/Pemerintah Kelurahan Sragen Wetan)

Solopos.com, SRAGEN — Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro berdampak pada keuangan desa. Pemerintah 196 desa di Sragen kini harus berkontribusi dalam upaya pemberantasan Covid-19 dengan mengalokasikan 8% dana desa untuk PPKM mikro. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan kriteria zonasi desa dalam penanganan kasus Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sragen, Joko Suratno, menerangkan Dinas Kesehatan (Dinkes) akan membuat pemetaan berdasarkan kajian epidemilogi kasus Covid-19 berbasis desa. Kebijakan pemerintah desa (pemdes) terkit PPKM mikro itu didasarkan pada pemetaan epidemiologi tersebut. Sementara kebijakan alokasi 8% dana desa itu, ujar dia, juga mengikuti kebijakan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sragen.

“Sekarang ini baru verifikasi desa-desa yang masuk zonasi merah, oranye, kuning, dan hijau. Verifikasi itu dilakukan oleh DKK atas dasar data epidemiologi terakhir. Nanti ditetapkan desa mana-mana berdasarkan zonasinya. DPMD nanti bertugas pendampingan terhadap pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan penganggaran dalam APBDesa,” kata Joko, Selasa (9/2/2021).

Baca juga: Bukan Kartini Atau Jengglong, Ini Nama RSUD Karanganyar Yang Disiapkan Bupati Yuli

Dia mengatakan kebijakan pembuatan posko sebenarnya sudah ada di desa-desa dan sudah jalan dengan kearifan lokal masing-masing. Termasuk Jogo Tonggo. Dia mengatakan Jogo Tonggo merupakan keswadayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi keberadaan posko desa itu, kata dia, sudah ada dan tinggal diperkuat. “Posko itu sudah dibentuk desa jauh hari saat dulu mendata pelaku perjalanan,” katanya.

Desa Tangguh

Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen, Tatag Prabawanto, saat ditemui Espos secara terpisah, Selasa siang, mengatakan Pemkab ingin membentuk desa tangguh atau desa yang terbebas dari kasus Covid-19 atau desa zona hijau. Dia mengatakan untuk menuju desa tangguh itulah ada tahapan yang dilakukan untuk menekan kasus Covid-19 di desa masing-masing. Seperti hajatan diatur, menyiapkan tempat isolasi, Satgas Jogo Tonggo jalan dan optimal, protokol kesehatan jalan dan mampu meminimalisasi perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca juga: Pesta Miras di Rumah Kosong, 10 Anak Punk Diciduk Satpol PP Madiun

“Jadi keberadaan desa tangguh itu akan berpengaruh pada zonasi desa. Kalau suatu desa bisa mempertahankan zona hijau maka desa itu bisa dikatakan sebagai desa tangguh. Maka intervensinya nanti lebih pada ke desa zona merah dan oranye,” ujarnya.

Berita Terkait
    Promo & Events
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago