Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

60% Negara Berpenghasilan Rendah Terancam Bangkrut, Indonesia Aman?

Sekitar 60 persen negara berpenghasilan rendah (low income) bisa bangkrut dan tak bisa bayar utang akibat krisis yang terjadi saat ini.
SHARE
60% Negara Berpenghasilan Rendah Terancam Bangkrut, Indonesia Aman?
SOLOPOS.COM - Setidaknya ada 60 negara disebut terancam bangkrut karena terililit utang. (Ilustrasi/gfmag.com)

Solopos.com, JAKARTA — Sekitar 60 persen negara berpenghasilan rendah (low income) bisa bangkrut dan tak bisa bayar utang akibat krisis yang terjadi saat ini.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat keynote speech dalam pembukaan FMCBG G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Jumat (15/7/2022).

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

“Sebanyak 60 persen negara berpenghasilan rendah saat ini sudah kesulitan membayar utang. Ini bukan kasus satu-dua, tapi meluas. Ini isu yang harus kita selesaikan bersama oleh menteri keuangan dan gubernur bank sentral, dan organisasi-organisasi internasional, multilateral,” katanya.

Bahkan, Sri Mulyani mengatakan belasan negara berkembang mungkin sulit membayar utang hingga tahun depan. Dia juga buka-bukaan soal 3 ancaman yang bisa menimbulkan gelojak krisis global dan bisa berdampak pada semua negara.

Menurutnya, triple threat (tiga ancaman) yang saat ini mengintai stabilitas keuangan global, yaitu perang (Rusia vs Ukraina), kenaikan harga komoditas, dan inflasi global yang naik.

Baca Juga: Jelang Akhir Pekan, IHSG Hari Ini Diproyeksi Melemah

“[Tiga ancaman ini] bisa meningkatkan risiko utang tak hanya low income, middle income, bahkan negara penghasilan tinggi,” imbuhnya.

Dia mengatakan kenaikan inflasi saat ini lebih kencang ketimbang kesiapan kebijakan moneter untuk mengantisipasinya. Di berbagai negara maju dan emerging market, lanjutnya, suku bunga naik signifikan.

Menurutnya, negara berkembang atau emerging market harus ikut menyesuaikan karena terancam adanya capital outflow [modal asing yang keluar] dan kenaikan biaya pembiayaan.

“Akibat pandemi, kita menggunakan ruang fiskal yang berimplikasi pada meingkatnya posisi utang. Tiga ancaman ini membuat situasi jadi semakin kompleks,” ucapnya.

Baca Juga: BRI Kolaborasi Bersama Pertamina Lubricants Luncurkan Aplikasi Power

Sangat Berbeda dengan Krisis Keuangan Sebelumnya

Di sisi lain, Pemerintah RI optimistis defisit APBN mampu mampu kembali ke tingkat 3 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2023 meski perekonomian tengah menghadapi tantangan yang tinggi dari sisi global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam High Level Seminar of Macroeconomic Policy Mix for Stability dan Economic Recovery, side event pada rangkaian Finance Track Presidensi G20 Indonesia menyampaikan, krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sangat berbeda dengan krisis keuangan sebelumnya.

Dari sisi makroekonomi, aktivitas perekonomian turun sangat dalam diakibatkan oleh masalah yang timbul dari sisi kesehatan. Di sisi lain, masyarakat terancam, baik oleh virus Covid-19 maupun dari sisi pendapatan.

Dari sisi fiskal, penerimaan negara juga menurun signifikan karena aktivitas perekonomian terhenti. Pada saat yang sama, keuangan negara atau APBN harus merespons krisis dan mendukung keberlangsungan daya beli masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, juga UMKM.

Baca Juga: Percepat Pemulihan Ekonomi, OJK Kawal Penguatan Corporate Governance

Respons kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah memungkinkan pelebaran defisit untuk pertama kalinya setelah lebih dari 15 tahun Indonesia menerapkan kebijakan fiskal yang tidak membiarkan defisit lebih dari 3 persen.

“Hanya untuk 3 tahun dan hanya khusus untuk tindakan pemerintah terkait penanganan kesehatan dan kemanusiaan atau jaring pengaman sosial. Jadi tidak seperti cek lebar dari bank sentral yang bisa dibelanjakan untuk apa pun,” katanya.

Berdasarkan amanat UU No. 2/2022, defisit APBN harus dikembalikan ke tingkat 3 persen dari PDB pada 2023.

“Kami menerima cukup banyak pertanyaan, termasuk dari lembaga pemeringkat. Pertanyaannya, termasuk IMF bertanya apakah tidak terlalu pendek untuk 3 tahun? Bagaimana Anda tahu bahwa pandemi akan berakhir? Dalam 3 tahun? Tidak ada yang tahu. Tapi saya pikir sangat penting untuk menjangkar kredibilitas,” tuturnya.

Baca Juga: Pemerintah Punya Strategi Khusus Jaga Performa Ekspor, Apa Itu?

Krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 saat ini semakin diperparah oleh ketegangan politik Rusia dan Ukraina. Perang kedua negara ini telah menyebabkan krisis pangan dan energi, di mana harga pangan dan energi yang melonjak mendorong peningkatan inflasi yang signifikan secara global.

Menurut Menteri Sri, cara mengatasi agar defisit kembali ke 3 persen yakni peningkatan penerimaan. Dia mengatakan Indonesia diuntungkan karena harga komoditas ekspor andalan turut meningkat signifikan, sehingga mendorong naiknya penerimaan negara.

“Lembaga pemeringkat lainnya menanyakan pertanyaan yang sama. Jadi bagi kami, ini benar-benar terkait dengan komitmen kebijakan, yang sama pentingnya ketika merancang kebijakan ekonomi makro dalam hal, apa tujuan yang ingin dicapai, bagaimana akan mencapainya, dan transparansi mengenai manajemen atau pelaksanaan kebijakan tersebut,” kata dia.

 



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Part of Solopos.com
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode