Solopos.com, SUKOHARJO — Sebanyak 52 desa di Kabupaten Sukoharjo menerima dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air lrigasi (P3-TGAI). Masing-masing desa bakal mendapatkan anggaran senilai Rp195 juta, dengan total bantuan lebih dari Rp10 miliar.
Hal itu seperti disampaikan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani dalam sambutannya pada kegiatan penyerahan P3-TGAI, di Lantai X Gedung Menara Wijaya Sukoharjo, Rabu (14/9/2022).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Pada kesempatan ini, dapat saya sampaikan bahwa terdapat total 52 [perkumpulan petani pemakai air] P3A Desa di wilayah Kabupaten Sukoharjo, mendapatkan bantuan program P3-TGAI ini dengan nilai total sebesar Rp10.140.000.000. Untuk masing-masing P3A desa sebesar Rp195 juta,” jelasnya.
Program tersebut, kata dia, merupakan program padat karya tunai dari Aspirasi Puan Maharani selaku Ketua DPR RI yang bersumber dari dana APBN. Program itu digunakan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Baca Juga: Penerima PIP di Sukoharjo Tahun Ini Turun Drastis, Hanya 667 Anak
“Kami berharap, bantuan ini dapat dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran para petani pengguna air dan seluruh warga Kabupaten Sukoharjo,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sukoharjo, Bowo Sutopo, mengatakan P3-TGAI dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor strategis ekonomi domestik.
“Alokasi dana kegiatan P3TGAI untuk setiap lokasi kegiatan/desa dianggarkan sebesar Rp195 juta dengan rincian kegiatan fisik konstruksi Rp185.250.000. Biaya administrasi/pelaporan sejumlah Rp9.750.000,” terang Bowo dalam laporan penyerahan itu.
Baca Juga: KPU Sukoharjo Pertimbangkan Kesehatan & Batas Usia Calon Anggota Badan Ad Hoc
Sementara itu, Tim Pelaksana Balai, Perwakilan Kabupaten yang diperbantukan ke Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Susanto, mengatakan pemberian bantuan itu sesuai prioritas. Sehingga berdasarkan situasi di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
“Setiap desa yang mengajukan proposal ke Kepala DPUPR nanti kami teruskan ke BBWS. Kemungkinan besar [di tahun depan] pasti tetap ada. Asal [desa] mengajukan proposal permintaan bantuan. Jadi dasarnya itu,” jelasnya.
Terpisah, Anggota Komisi E, DPRD Jawa Tengah Fraksi PDIP, Sumarsono mengatakan bantuan tersebut harus disyukuri.
Baca Juga: Rencana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi, SPBU di Sukoharjo: Masih Simpang Siur
“Rp195 juta kalau urunan petani berapa rupiah berapa tahun baru selesai. Tetapi ketika ada komunikasi baik dengan wakil rakyat lain itu bisa segera direalisasi. Peran serta seorang wakil rakyat tugasnya adalah memberi kekuatan kaum marhaenis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Pranan, Polokarto, Sarjanto, mengatakan pembangunan tersebut sangat berpengaruh bagi Desa Pranan. Karena desanya berada di paling ujung atau di paling hilir saluran sekunder. Dengan pembangunan tersier itu pihaknya sangat terbantu.
“Ini [bantuan] sudah diserahkan sudah selesai dibangun, ini cukup membantu di 2022 karena ada refocusing anggaran. Sehingga yang tadinya sebenarnya kami sudah berat untuk menganggarkan saluran irigasi jadi terbantu oleh ini. Kalau untuk [membangun] talud bisa 670-an meter,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
