500 TKA Asal China Masuk Sulawesi Tenggara, Pemerintah Dinilai Keras Kepala

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah pusat menuai kecaman dari berbagai pihak soal kabar kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal China masuk Konawe, Sulawesi Tenggara. Ini karena ratusan orang itu datang ke Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai pemerintah pusat tidak peka dan keras kepala. Mardani mengatakan di masa pandemi Covid-19 seharusnya pemerintah memprioritaskan kesehatan masyrakat. Bukan justru sebaliknya, malah berencana mendatangkan ratusan TKA.

Promosi BRI Group Buka Pendaftaran Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 untuk 6.441 Orang

Jumlah Kunjungan Wisman Anjlok, Apa Kabar Dana Rp72 M untuk Influencer?

"Pertama pemerintah Pusat tidak peka dan keras kepala. Mestinya aspirasi masyarakat dan Pemda didengar. Ada pertimbangan ekonomi memang, tapi keselamatan warga prioritas utama sekarang. Jangan buat keputusan yang menyakiti rakyat," tutur Mardani kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Dia meminta pemerintah tegas menolak rencana kedatangan 500 TKA asal China maupun negara lain masuk Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara selama pandemi Covid-19. Menurutnya berkaca dari peristiwa tersebut, sikap pemerintah bisa terlihat apakah berpihak kepada rakyat atau tidak.

PDP Covid-19 di Bantul Meninggal Usai Melahirkan, Bayinya Jadi PDP

"Sikap pemerintah pusat mestinya tegas, tutup dulu kedatangan TKA. Bahkan bisa kita bujuk agar gunakan tenaga kerja lokal yang banyak PHK. Harus jelas kepemihakan Pemerintah pada rakyat. Bisa ada gugatan tapi di sinilah kepemimpinan diuji bahwa kita hadir untuk rakyat karena dipilih oleh rakyat," tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir menyatakan akan menutup pintu Kota Kendari untuk para TKA selama pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut disampaikan setelah viralnya isu akan ada 500 TKA asal China akan masuk ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi Corona.

Gugus Tugas Covid-19 Indonesia: Laju Penambahan Kasus Turun 11%, Tapi Belum Berakhir

Tutup Kendari

"Dengan kewenangan saya, saya menutup wilayah saya. Gerbang kita tutup dengan tegas, tidak ada masuk TKA. Silakan kalau mereka mau masuk wilayah lain. Yang penting kan tanggung jawab saya menjaga masyarakat kota Kendari," kata Sulkarnain dalam diskusi Polemik Trijaya spesial Covid-19, Sabtu (2/5/2020).

Sulkarnain menegaskan pihaknya tak takut dengan adanya intervensi dari pihak mana pun soal langkahnya yang akan menolak TKA datang ke Kendari.
Meski 500 TKA asal China yang dikabarkan akan masuk Sulawesi Tenggara itu bukan datang khusus ke Kendari, pihaknya tetap akan melakukan pencegahan. Menurutnya, masalah psikologis warga Kendari bisa terguncang dengan datangnya para TKA tersebut.

Jokowi Prediksi Covid-19 Selesai Juni, Ganjar: Mungkin Malah Puncak!

"Benar mungkin secara administrasi ini memenuhi. Tetapi yang harus kita pahami ada kondisi psikologis dari masyarakat yang saat ini mereka merasa tidak adil. Mereka disuruh bertahan di rumah tidak ke mana-kemana boleh mudik, bahkan wargaa Kendari di luar kota kita larang pulang. Tapi justru TKA yang datang," ungkapnya.

Untuk itu, Sulkarnain meminta kepada pemerintah pusat isu masalah kedatangan TKA ke Indonesia di tengah pandemi Corona harus jadi perhatian. Menurutnya, hal itu agar tidak menjadi benturan di masyarakat.

Ganjar Pranowo Usul Gaji ASN Dipotong 50%, PNS: Kami Makan Apa?

Buruh Indonesia Kehilangan Pekerjaan

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menolak rencana kedatangan 500 TKA dari China masuk Sulawesi Tenggara itu.

"Di mana di saat pandemi ini, orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia. Begitu pun sebaliknya, orang Indonesia tidak boleh pergi ke luar negeri. Maka sangat miris ketika mengetahui 500 TKA justru diizinkan bekerja di Indonesia," kata Presiden KSPI Said Iqbal melalui keterangan pers, Minggu.

Usul Gaji ASN Dipotong 50%, Ganjar Khawatir Covid-19 Belum Selesai Juni

Dia menilai jika TKA asal China benar-benar masuk Sulawesi Tenggara, hal itu mencederai rasa keadilan rakyat dan buruh Indonesia. Terlebih, hal itu direncanakan di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan jutaan buruh Indonesia kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan alasan besar KSPI menolak masuknya TKA asal China untuk bekerja di perusahaan nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Penolakan itu adalah karena hal itu menyalahi status bencana yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi yang seharusnya melarang kedatangan orang dari luar negeri, begitu juga sebaliknya.

Jumlah Kunjungan Wisman Anjlok, Apa Kabar Dana Rp72 M untuk Influencer?

Said juga menyebut rencana TKA asal China masuk Sulawesi Tenggara itu menyalahi Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Alasan Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tidak ada tenaga kerja skills workers serta tidak ada orang Indonesia yang bersedia bekerja di perusahaan tersebut justru semakin menegaskan adanya pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan,” ujarnya.