SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Bisnis.com)

Solopos.com, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantauan Hukum Indonesia atau YLBHI merilis tanda-tanda pemerintah terkesan otoriter selama 2015-2020 atau periode Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Poin-poin diperoleh dari pengamatan terhadap deretan kebijakan, produk hukum, dan ketidaktaatan terhadap perintah pengadilan.

Dalam pengamatan YLBHI, ada 29 poin sikap pemerintah yang terkesan sebagai tanda otoritarianisme. Jumlah kebijakan yang disorot tersebut makin banyak dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat dua tanda, 2016 dua tanda, pada 2017 sebanyak 2 tanda, lalu 2018 ada 2 tanda.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Akun Bot Penyerbu Bintang Emon Disuspend Twitter, Serangan Buzzer?

Pada 2019, jumlah sikap pemerintah era Jokowi yang dianggap YLBHI sebagai tanda otoritarianisme meningkat tajam menjadi 13 poin. Kemudian hingga pertengahan 2020, ada 7 sikap pemerintah yang ditandai oleh YLBHI.

Dari 29 poin tersebut, ada beberapa kejadian penting yang beberapa waktu terakhir menjadi sorotan publik. Di antaranya adalah sikap pemerintah yang mengajukan RUU bertipe omnibus law ke DPR RI. RUU omnibus law seperti RUU Cipta Kerja memang memantik protes publik, khususnya kalangan buruh.

Bintang Emon Diserang Buzzer, Novel Baswedan Kritik Pembela Kezaliman

Tak hanya soal substansi omnibus law yang menurut YLBHI terkesan sebagai tanda otoritarianisme pemerintah era Jokowi. Respons pemerintah terhadap penolakan publik soal omnibus law juga menjadi sorotan.

Selain soal omnibus law, sejumlah kejadian belum lama ini juga disoroti oleh YLBHI. Misalnya pernyataan Presiden Jokowi yang sempat berencana menerapkan darurat sipil untuk menegakkan aturan pembatasan menghadapi pandemi Covid-19.

Bintang Emon Diserang Buzzer, Novel Baswedan Kritik Pembela Kezaliman

Teror Diskusi

Tanda lain yang dinilai terkesan mengarah otoritarianisme pemerintah menurut YLBHI adalah teror terhadap penyelenggara diskusi di beberapa kampus. Yang paling menyita perhatian publik adalah teror terhadap penyelengara diskusi CLS Fakultas Hukum UGM Mei lalu. Dan terakhir munculnya intervensi lembaga negara yang meminta diskusi oleh Teknokra Unila Lampung tentang diskriminasi terhadap Papua.

Syarat Berat Sekolah Dibuka Juli: Zona Hijau & Disetujui Seluruh Orang Tua

Istana tentu membantah bahwa pemerintah Jokowi otoriter. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mempertanyakan di mana tanda otoritarianisme pemerintahan Presiden Jokowi selama memimpin.

Donny mengklaim sejak era reformasi, tidak ada pemerintahan atau presiden yang berlaku otoritarian.

Mendikbud Nadiem Makarim: Sekolah Cuma Boleh Dibuka di Zona Hijau

"Harus dilihat sejauh mana itu betul-betul bisa dipersepsi sebagai otoritarian. Karena kita tahu sejak reformasi sulit pemerintah manapun, presiden manapun untuk berlaku otoritarian, diawasi DPR, diawasi LSM, diawasi ormas, jadi pengawasnya banyak," ujar Donny saat dihubungi Suara.com, Senin (15/6/2020).

Bantahan Istana

Terkait 28 tanda pemerintah otoriter versi YLBHI, Donny menilai tak mudah pemerintah bersifat otoriter kepada rakyatnya. Pasalnya semua kebijakan-kebijakan publik yang dirasakan tidak sesuai pasti akan digugat atau mendapatkan kritikan dari rakyat.

Bintang Emon Diserang Buzzer, Novel Baswedan Kritik Pembela Kezaliman

"Jadi tidak mudah untuk otoriter, apalagi sekarang kita tahu bahwa, presiden itu selalu harus berhadapan dengan publik. Jadi pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak sesuai dengan publik pasti akan digugat dan dikritik," ucap dia.

"Jadi saya kira dalam [ pemerintah ] pasca reformasi, siapapun termasuk Presiden Jokowi itu tidak mudah untuk berlaku otoriter. Bilamana ada persepsi otoriter ya musti harus dijelaskan, bagaimana dan mengapa bisa disebut sebagai otoriter," sambungnya.

Banyak Laboratorium Libur, Jumlah Tes Spesimen Covid-19 Indonesia Anjlok

Berikut 29 poin yang disampaikan Ketua Umum Pengurus YLBHI, Asfinawati, dalam dokumen presentasi yang dirilis melalui Wetransfer.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya